nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Berontak dari Zona Nyaman, Menteri Yasonna Minta Anak Buahnya Berinovasi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2019 17:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 31 337 2124203 berontak-dari-zona-nyaman-menteri-yasonna-minta-anak-buahnya-berinovasi-XVekIhPdzA.jpg Menkumham, Yassona (foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melaunching tiga aplikasi pelayanan publik berbasis online terbaru di Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2019.

Tiga aplikasi terbaru tersebut yakni, Aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Aplikasi Koperasi dan Aplikasi Beneficial Ownership (BO) atau Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyambut baik akan peluncuran aplikasi teranyar itu. Menurutnya, Kemenkumham telah banyak membuat perubahan dan inovasi, baik internal maupun untuk pelayanan publiknya.

“Kalau kita berada pada zona nyaman, tidak ada keinginan untuk to transform, maka kita tidak akan pernah maju. Inovasi tidak boleh berhenti begitu saja," tegas Yasonna dalam keterangannya, Kamis (31/10/2019).

 Menkumham

Sementara itu, Dirjen AHU, Cahyo R Muzhar menjelaskan, ketiga aplikasi pelayanan publik tersebut merupakan respon Ditjen AHU Kemenkumham dalam meningkatkan kemudahaan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Upaya yang sedang dilakukan Indonesia saat ini guna meningkatkan iklim kemudahan berusaha, dan di saat yang bersamaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga menjadi perhatian Indonesia yang tidak kalah penting,” kata Cahyo.

Dia mengungkapkan, Aplikasi SABU merupakan suatu sistem pendaftaran badan usaha yang berbentuk Persekutuan Firma, Persekutuan komanditer dan Persekutuan Perdata. Sedangkan, Aplikasi Koperasi adalah suatu sistem yang dikembangkan guna menyelengarakan pengesahan pendirian Koperasi, pengesahan perubahan Koperasi dan pengesahan pembubaran Koperasi.

“Terakhir akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah Aplikasi Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership), sebuah aplikasi yang dibuat agar Korporasi dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat yang terdapat pada Korporasinya kepada Ditjen AHU Kemenkumham,” jelasnya.

Lebih jauh, Cahyo menambahkan, ketiga aplikasi tersebut merupakan wujud kepedulian dan sumbangsih Ditjen AHU Kemenkumham terhadap kemudahan berusaha di Indonesia serta terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

“Ketiga aplikasi ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan iklim investasi yang baik sekaligus aman dari praktek-praktek tindak pidana pencucian uang, yang artinya Indonesia tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat pencucian uang,” tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini