Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Polemik Kenaikan BPJS Kesehatan

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 31 Oktober 2019 15:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 31 337 2124138 jokowi-minta-jajarannya-antisipasi-polemik-kenaikan-bpjs-kesehatan-8PyHqwhbKA.jpg Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju (Foto: Okezone/Arif)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kabinet Indonesia Maju untuk mewaspadai politik dunia karena mudah sekali bergejolak. Ia pun mencontohkan peristiwa politik yang berlangsung di Chile hanya karena kenaikan tarif transportasi sebesar 4%.

"Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti perombakan besar-besaran di kabinet. Tatapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," ujar Jokowi dalam ratas penyampaian program dan kegiatan di bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jokowi tak ingin peristiwa di Chile itu juga terjadi di Indonesia setelah pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya.

Jokowi

Baca Juga: Tak Masuk Kabinet Jokowi, Yusril: Saya Tak Pernah Minta Jabatan Apapun

Kepala Negara ingin jajarannya agar tidak keliru dalam menerangkan penyebab kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kalau cara kita menerangkan tidak keliru, tidak jelas di masyarakat nanti menjadi dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat. Padahal supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit yang ada d daerah," papar Jokowi.

Jokowi memaparkan bahwa subsidi yang diberikan kepada 96 juta masyarakat untuk program BPJS Kesehatan itu menghabiskan APBN sebesar Rp41 triliun. "Rakyat harus mengerti ini dan 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS Kesehatab Rp48,8 triliun ini angka yg besar sekali," lanjutnya.

"Jangan sampai kesannya kita ini kita sudah subsidi dari APBN gede banget tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarajat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan," tambah Jokowi.

(edi)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini