nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD Luruskan soal Hak Veto: Keputusan di Presiden, Menko Hanya Koordinator

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2019 15:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 31 337 2124137 mahfud-md-luruskan-soal-hak-veto-keputusan-di-presiden-menko-hanya-koordinator-4sajMBq9n4.jpg Menko Polhukam Wiranto. (Okezone.com)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 67 Tahun 2019. Beleid itu menyebutkan menteri koordinator (menko) hanya diberi kewenangan untuk mengoordinasikan. Di Perpres itu tidak disebutkan menko memiliki hak veto.

Menko Polhukam Mahfud MD meluruskan istilah veto yang pernah diucapkannya beberapa waktu lalu. Kata dia, veto dalam konteks ini bukanlah bahasa hukum, melainkan politis. Bahasa hukum yang sebenarnya adalah menko memiliki kewenangan pengendalian.

"Veto itu bahasa politis, bahasa pop, bahasa organisasi. Sedangkan bahasa hukumnya pengendalian. Pengendalian itu praktisnya ya bisa memveto pada akhirnya. Tetapi, tetap siapa yang bisa memveto itu ya atasan dari menteri. Atasan dari menteri itu siapa sih? Presiden," katanya usai memimpin rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Dia mencontohkan bila ada kebijakan menteri yang tidak sesuai dengan visi misi kepala negara, itu akan dilaporkan menko kepada presiden. Lalu keputusan memveto ada di tangan presiden dan menko sebagai eksekutornya.

 Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

"Menko itu melapor ke presiden, ini enggak bagus Pak, diveto saja. Lalu yang mengeksekusi itu nanti menko. Jadi jangan dikesankan menko itu atasan dari menteri lain. Itu koordinator saja. Jadi tidak usah terlalu dipertentangkan dalam satu susunan hierarki," tuturnya.

Mahfud melanjutkan, menko memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pengendalian itu artinya menko bisa mendorong institusi yang terlalu lambat, menarik yang terlalu cepat, dan mempertemukannya di satu titik dalam konteks kebijakan menteri.

"Maka menko yang akan ikut turun tangan untuk mempertemukan sehingga tidak terjadi benturan dan kekosongan," ucapnya.

"Memang itu bukan veto dari arti hukum, itu veto dalam arti politis, administratif. Maksudnya presiden mengarahkan kalau satu program tidak jalan karena terjadi perbenturan, karena terjadi persaingan, dan sebagainya, harus diselesaikan menko atas nama presiden," tutur Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD siap memveto keputusan menteri yang tidak sejalan dengan misi dan visi presiden dan wapres. Hak veto ini agar kebijakan yang ada bisa saling sinergi dan tidak bertentangan.

“Veto itu sebenarnya bukan hal baru. Itu istilah terhadap upaya pengendalian saja,” kata Mahfud di sela kunjungan ke kampus Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta, Senin 28 Oktober 2019.

Hak veto ini muncul dari pengalaman periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu posisi menko dinilai cukup lemah. Dalam mengundang menteri kerap hanya diwakilkan saja. Sedangkan keputusan yang ada tidak bisa dijalankan dengan alasan tidak ikut dalam rapat.

Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

Untuk itulah pemerintah tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Menteri tidak boleh memiliki visi dan misi sendiri-sendiri. Namun semuanya harus dikendalikan yakni di tangan presiden dan wakil presiden dalam tataran umum.

“Yang menghubungkan satu menteri dengan yang lain ini adalah menko. Tugas apa, untuk mengendalikan,” ucapnya

Jika keputusan menko tidak dijalankan, nantinya dilaporkan kepada presiden dan wakil presiden. Menko juga memveto kebijakan atau keputusan menteri yang berada di bawahnya, seperti instruksi harian, keputusan ataupun kebijakan. Kebijakan ini harus disinkronkan dengan keputusan kementerian yang lain agar tidak tumpang tindih ataupun bertentangan.


Baca Juga : Mahfud MD: Jokowi Berikan Menko Hak Veto Kebijakan Menteri yang Bertentangan

“Jadi veto ini untuk koordinasikan antarkementerian agar tidak saling bertentangan,” tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini