nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menag Wacanakan Larang Cadar di Instansi Pemerintah, PKS: Itu Ruang Privat!

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 31 Oktober 2019 13:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 31 337 2124054 menag-wacanakan-larang-cadar-di-instansi-pemerintah-pks-itu-ruang-privat-enr8dz6TUl.jpg Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai wacana pelarangan penggunaan cadar atau niqab di instansi pemerintah sebagai persoalan privat. Persoalan tersebut tidak seharusnya di intervensi pemerintah.

"Kalau saya menggaris bawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimana pun mengatur di ruang publik," kata Mardani di DPR, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi Dikhawatirkan untuk Nyontek & Perjokian

Kendati begitu, kata Mardani, dirinya tidak tahu pasti apakah ada hukum yang mengatur persoalan niqab tersebut bagi umat Islam. Untuk itu, ia meminta agar melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa dalam penggunaan cadar tersebut.

"Saya tak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia (cadarnya) tak wajib ya enggak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat. Karena itu, harus hati-hati masuk ke ruang privat," tuturnya.

Menag

Menurut Mardani, langkah terbaik untuk mengantisipasi persoalan keamanan dari ancaman radikalisme merupakan penegakkan dialog dan hukum. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah khususnya Kemenag fokus dalam persoalan itu.

"Saya menggaris bawahi cara terbaik melawan radikalisme itu ya dengan dialog dan literasi sama penegakkan hukum. Bukan buat memperlebar dan memperluas frontnya gitu," ujarnya.

Adapun, kebijakan perihal pelarangan cadar itu sendiri sebetulnya masih dalam tahap wacana. Pelarangan itu sendiri muncul dengan alasan keamanan.

Baca Juga: PKS: Penggunaan Cadar adalah Hak Dasar Setiap Insan

Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Ali Rokhmat mengaku sudah mengetahui wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah itu. Namun ia tidak mengetahui secara detail soal rencana tersebut.

"Saya juga baca di media. Secara lebih detail ke beliau (Menag Fachrul Razi) saja," ujarnya kepada Okezone.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini