Jokowi Minta Perizinan Dipercepat, Kemenkumham: Ujung Tombaknya di Notaris

Isty Maulidya, Okezone · Kamis 31 Oktober 2019 11:08 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 31 337 2123995 jokowi-minta-perizinan-dipercepat-kemenkumham-ujung-tombaknya-di-notaris-5ka0JTN95s.jpg Foto: Biro Pers Setpres

TANGERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menyampaikan bahwa jika dirinya berkunjung ke berbagai negara, banyak diantara mereka yang berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia

Namun, saat investor masuk ke Indonesia, mereka dikejutkan dengan perizinan yang masih bertele-tele dan ruwet. Jokowi pun menyoroti hal ini, dan menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk mempermudah perizinan.

“Ruwet artinya lama, ruwet artinya biaya yang harus dibayar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Jokowi Presiden

Namun, Presiden bersyukur, bahwa peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia saat ini melonjak drastis. Dulu di angka 120, saat ini sudah berada pada angka 72.

Menanggapi hal tersebut, Diretur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar mengungkapkan bahwa ujung tombak perizinan ada di tangan notaris.

Baca Juga: Banyak Aturan Tumpang Tindih, Jokowi Dinilai Perlu Bentuk Lembaga Legislasi Nasional

“Notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam program EODB atau kemudahan berusaha yang antara lain strarting business. Notaris harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS) demi meningkatkan EODB Indonesia,” ungkap dalam Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) untuk pertama kalinya.

Selain itu, jelas Cahyo, calon notaris juga harus bisa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang menitik beratkan notaris sebagai garda terdepan dalam mengenali transaksi yang diduga mencurigakan dan berkewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi yang diduga mencurigakan melalui aplikasi GRIPS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Semoga nantinya para calon notaris mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal sebagai notaris sesuai dengan etika profesi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, yang hasilnya dirasakan bagi masyarakat selaku pengguna jasa," harap Cahyo.

Diketahui, PPKJN dilaksanakan oleh Ditjen AHU sejak Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) sesuai Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dicabut Mahkamah Agung (MA).

"Kurangnya pemahaman, pengertian dan pengetahuan beberapa notaris dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan lain tentang pembuatan akta, menyebabkan meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan ataupun kode etik yang dilakukan oleh notaris," ujarnya.

Pelatihan terhadap calon notaris ini, kata dia, merupakan salah satu syarat calon notaris bisa diangkat menjadi notaris berdasarakan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Calon notaris wajib melampirkan sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh Ditjen AHU.

"Melalui pelatihan ini diharapkan calon Notaris mampu, meningkatkan kemampuan calon notaris dalam pembuatan akta autentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 500 calon notaris dari seluruh Indonesia dan telah terdaftar dalam aplikasi online Ditjen AHU yakni AHU Online. Acara ini juga dihadiri Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini