Menko Polhukam Mahfud MD Cari Pendekatan Baru Selesaikan Masalah Papua

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 30 Oktober 2019 11:11 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 30 337 2123505 menko-polhukam-mahfud-md-cari-pendekatan-baru-selesaikan-masalah-papua-fMKIK3wOMv.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone/Arif)

JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan situasi terkini di Papua sudah relatif lebih kondusif. Tetapi aparat keamanan mesti tetap waspada karena kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah teridentifikasi.

"Situasi di Papua sekarang sudah relatif lebih kondusif dan sudah bisa lebih diidentifikasi pelaku gerakan kriminal bersenjata yang ada di sana. Ya memang masih harus diwaspadai, tapi relatif sudah kondusif," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2019 malam.

Mantan Menteri Pertahanan itu mendorong semua pihak untik menciptakan kenyamanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menyinggung adanya peluang penambahan provinsi baru di Papua. Tapi mengenai hal itu perlu dikaji lebih lanjut.

Mahfud

Baca Juga: Bahas Omnibus Law, Menko Polhukam Segera Rapat Bareng Menkumham

Di sisi lain, Mahfud mengaku belum merumuskan pendekatan baru untuk menangani persoalan keamanan-pertahanan di Papua. Pasalnya hingga kini pihaknya bersama TNI-Polri sedang memetakan secara komprehensif permasalahan yang ada di sana.

"Sementara ini kan kita belum secara komprehensif memetakan bersama. Kita sih sudah memetakan semua. Pak Polri sudah Mendagri sudah. Sudah memetakan semua, Panglima TNI sudah, pertahanan sudah. Pendekatan yang dilkaukan tentu saja tetap komprehensif ya," jelasnya.

"Ada pendekatan keamanan, gitu ya atau pendekatan penegakkan hukum sehingga mereka itu bisa dilihat sebagai kelompok gerakan bersenjata. Itu bisa. Tapi juga mungkin ada yang separatis. Itu perlakuannya tentu berbeda. Kemudian yang lebih banyak di sana rakyat biasa yang gatau apa-apa," sambung dia.

Kendati demikian, Mahfud menekankan pendekatan kultural berbasis kemanusiaan tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani gejolak di bumi cendrawasih. Namun, pemerintah juga tidak ingin meninggalkan pendekatan penegakkan hukum dan militer jika diperlukan. Misalnya saja jika gejolak mengarah pada upaya mengganggu kedaulatan negara.

"Pendekatan kultural dan kemanusiaan itu harus tetap menjadi fokus utama tanpa menghilangkan pendekatan hukum dan keamanan serta pendekatan militer kalau diperlukan. Misalnya, ada separatis," pungkas Mahfud.

Sekadar informasi, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pendekatan keamanan atau operasi militer tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan di Papua. Menurut KontraS, tindakan represif dalam penanganan konflik justru akan memperkeruh keadaan.

KontraS meminta pemerintah harus benar-benar melihat secara cermat persoalan yang ada di Papua. Satu di antaranya dengan melakukan pendekatan dialog dengan masyarakat serta memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini