nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bahas Omnibus Law, Menko Polhukam Segera Rapat Bareng Menkumham

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 21:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 29 337 2123372 bahas-omnibus-law-menko-polhukam-segera-rapat-bareng-menkumham-XGDoCpBG5y.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD akan menggelar pertemuan dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk membahas Omnibus Law. Omnibus Law sendiri merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo.

"Nanti hari Kamis kita akan rapat dulu dengan Menkumham. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

 Baca juga: Mahfud MD Sebut Hak Veto Menko untuk Kendalikan Menteri

Mahfud menuturkan, omnibus law merupakan satu aturan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan berbagai aturan hukum lain yang materinya sama. Dengan beleid itu, maka aturan akan melalu satu pintu.

"Omnibus law itu intinya kita membuat satu aturan hukum untuk menyelesaikan berbagai aturan hukum yang materinya sama, tapi diatur secara berbeda sehingga perlu diatur melalui satu pintu. Itu namanya omnibus law," tuturnya.

Namun demikian, Mahfud mengatakan belum ada jumlah pasti aturan terkait omnibus law. Ia berkata omnibus law bukanlah mengubah semua isi undang-undang.

 Baca juga: Mahfud MD: Pekerjaan Tetap Saya Dosen, Menteri Hanya Sambilan

"Belum, mungkin ada 74 UU bertentangan satu sama lain lalu dikelompokkan menjadi 2 UU omnibus law. Bukan mengubah itu semua. Tapi ada pasal-pasal itu yang biasanya tidak cocok satu sama lain lalu diatur dalam satu pintu," jelasnya.

Tugas Kemenko Polhukam, kata dia, hanya mengoordinir terkait omnibus law. Sedangkan pihak yang bertugas menginventarisir inti aturannya adalah Kemenkumham.

Rapat Perdana 'Saling Setrum'

Mahfud mengatakan pihaknya akan menggelar rapat perdana dengan seluruh jajaran kementerian/lembaga yang ada di bawah Kemenkopolhukam pada Kamis (31/10/2019) mendatang. Rapat tersebut guna saling setrum.

"Iya karena rapat perdana, ya semua diundang untuk saling setrum dulu. Tapi jangan anda bertanya kok baru saling setrum sudah seminggu (kerja). Lho mereka udah berjalan. Tidak saling setrum lagi. Saling setrum itu proses koordinasinya di dalam pemerintahan, tata kelola pemerintahan," pungkas Mahfud.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini