nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri: Jangan Sampai Ada Aturan yang Menghambat Investasi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 15:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 29 337 2123158 mendagri-jangan-ada-sampai-ada-aturan-yang-menghambat-investasi-0XQaZEViP0.jpg Mendagri, Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sedang melakukan sinkronisasi program pembangunan di daerah agar sesuai dengan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan saat ini fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemudahan investasi untuk memperluas lapangan kerja, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur.

"Jangan sampai ada aturan-aturan yang menghambat investasi untuk lapangan kerja," kata Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Mantan Kapolri ini berbicara soal bonus demografi di Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif akan meningkat. Karena itu, ketersediaan lapangan kerja harus linier dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif agar tidak timbul permasalahan lainnya, seperti kriminalitas.

"Karena kita negara yang bonus demografi angka usia produktif yang sangat tinggi. Kalau seandainya mereka enggak dapat lapangan kerja nanti akan berkonflik, kemudian pelanggaran hukum, gangguan kriminalitas," tuturnya.

Mendagri, Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com/Fahreza Rizky)

"Kalau mereka mendapatkan lapangan kerja, gangguan-gangguan itu tidak terjadi. Di samping itu juga transformasi sumber ekonomi. Dari yang berbasis sumber daya alam, ke manufaktur, teknologi dan yang lain. Terakhir adalah masalah regulasi-regulasi tadi," ujarnya.

Tito menerangkan, salah satu kewenangan Mendagri adalah memberikan pembinaan agar program pembangunan di daerah sinkron dengan pemerintah pusat. Karena itu, setiap kebijakan jangan hanya berorientasi pada proses, tetapi pada hasil yang nyata dan dirasakan masyarakat.

"Di mana kami melihatnya? Yang nomor satu, gampang, kita lihat di Pemda tertentu, apakah lebih banyak belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal. Kalau banyak belanja pegawai dan barang berarti itu digunakan untuk kepentingan aparatnya. Yang diterima masyarakat, yang digunakan untuk masyarakat kecil," ucapnya.

"Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita lihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat, atau hanya sekadar pengadaan terus enggak dipakai. Itu enggak ada gunanya. Kita yakinkan, belanja modalnya nyampe betul-betul ke masyarakat, sesuai. Baik membangun SDM, lapangan kerja, dan lain-lain, termasuk stunting, pendidikan, dan lain-lain," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini