nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Perppu KPK, Menko Polhukam Mahfud MD: Tunggu Presiden

Fadel Prayoga, Okezone · Selasa 29 Oktober 2019 08:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 29 337 2122905 soal-perppu-kpk-menko-polhukam-mahfud-md-tunggu-presiden-GS1mFnNIYb.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com/Reza)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi ihwal pernyataan beberapa pihak yang mempertanyakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK yang telah direvisi oleh DPR. Ia mengaku telah memberikan pandangannya kepada Jokowi, sehingga diharapkan publik untuk menunggunya.

“Kan sebelum saya jadi menteri soal Perppu KPK itu sudah sampai semua ke presiden, ya jadi nunggu presiden saja. Semua sikap saya, pandangan saya, soal Perppu KPK itu dan pandangan masyarakat sudah disampaikan ke presiden semua. Jadi sekarang kita tinggal menunggu presiden bagaimana,” kata Mahfud di Jakarta, Senin 28 Oktober 2019.

 Baca juga: Tunggu Presiden Terbitkan Perppu, Ketua KPK: Biar Beliau Renungkan Dulu!

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendesak Menkopolhukam Mahfud MD untuk mengimbau Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang baru. Apabila dalam 100 hari kerja Perppu tak juga diterbitkan, maka sebaiknya eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu mundur dari jabatannya.

“Jika 100 hari tidak ada regulasi yang benar atau yang baik dipandang masyarakat untuk segera meredakan beberapa demonstrasi terkait pelemahan KPK, maka seharusnya Prof Mahfud mengundurkan diri jika tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari,” kata Kurnia kepada wartawan.

 Baca juga: PKS Akui Tak Bisa Paksa Presiden untuk Terbitkan Perppu KPK

Menurut dia, pemberian tenggat waktu 100 hari kerja kepada Mahfud bukam sesuatu hal yang berlebihan. Sebab, sebelum yang bersangkutan terpilih sebagai pembantu presiden, dia adalah seorang pakar hukum yang keras terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi di suatu negara.

“Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terharap pemberantasan korupsi,” ujarnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini