nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menanti Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Aksi 21-23 Mei

Arief Setyadi , Jurnalis · Selasa 29 Oktober 2019 07:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 28 337 2122865 menanti-jerat-hukum-pelaku-kekerasan-aksi-21-23-mei-iVxeQSI7lo.jpg Aksi 22 Mei di depan Bawaslu RI, Jakarta (Foto: Okezone)

AKSI demonstrasi pada 21-23 Mei 2019 masih menyisakan luka, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Waktu demi waktu, adanya dugaan kekerasaan yang dituduhkan perlahan terkuak.

Temuan Tim Pencari Fakta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI seakan membuka tabir gelap atas dugaan kekerasaan yang dialami oleh para demonstran. Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi terduga pelaku kekerasan.

Aksi yang digelar terkait hasil Pemilu 2019 itu bukan hanya berpusat di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta. Namun, juga terjadi di berbagai daerah.

Komnas HAM menyebutkan terdapat 10 orang yang menjadi korban jiwa atas peristiwa tersebut. Dari 10 orang itu, sembilan orang di Jakarta, satu orang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

"Delapan orang di Jakarta meninggal dunia akibat peluru tajam, satu orang meninggal karena trauma otak, dan satu orang di Pontianak akibat peluru tajam," kata Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Senin 25 Oktober 2019.

Aksi 22 Mei Foto: Okezone

Ironisnya dari 10 korban tewas, empat orang korban di antaranya adalah anak-anak. Tim pencari fakta menyebutkan korban berinisial RS (15) diduga meninggal karena tertembak.

Komnas HAM juga menemukan pistol rakitan, serta rekaman CCTV ketika korban dibawa ke rumah sakit. Oknum anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dinilai Komnas HAM belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dugaan tindakan kesewenang-wenangan oleh sejumlah oknum anggota Polri juga terekam kamera. Mulai dari video yang terekam di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat pada saat kejadian.

Mobilisasi massa dan eskalasi kekerasan turut dipengaruhi oleh informasi di media sosial yang diduga kuat didesain secara sistematis pada sebelum, saat dan sesudah 21-23 Mei 2019.

Untuk laporan orang hilang, Komnas HAM mendapati ada 32 orang. Komnas HAM menduga laporan orang hilang tersebut karena kurangnya akses atas informasi dan penyelidikan.

"Penangkapan dan penahanan tanpa menginformasikan kepada pihak keluarga, dan kuasa hukum adalah pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersangka," ujarnya.

Rekomendasi Komnas HAM 

Atas temuannya, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah maupun penegak hukum. Yakni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kekerasan dalam peristiwa 21-23 Mei 2019.

Kepada Polri, Komnas HAM ingin adanya kelanjutan dari penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 orang korban jiwa, hingga pelaku penembakan dan penyokong aksi terungkap. Kemudian, memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di luar kepatutan.

Komnas HAM ingin Menteri Kesehatan memastikan tersedianya layanan kesehatan, serta juga Menteri Komunikasi dan Informasi RI agar meningkatkan peran pengelola, dan penyedia informasi.

Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu lebih cermat, dan responsif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pun begitu terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Memastikan adanya standard operations Procedure (SOP) layanan kesehatan dalam situasi tertentu, sehingga korban bisa tertangani secara paripurna," ujar Beka Ulung.

Respons Polri

 

Polri pun merespons atas temuan Komnas HAM. Dalam keterangannya, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra memastikan kepolisian tak tinggal diam terhadap peristiwa tersebut.

Menurutnya, kepolisian telah menelisik musabab kematian korban dalam aksi demonstrasi. Adapun kerusuhan disinyalir sebagai penyebab pasti jatuhnya korban jiwa saat unjuk rasa.

"Kami sudah sampaikan secara keseluruhan, semua sudah kami lakukan penyelidikan terhadap penyebab korban meninggal dunia," kata Asep di Jakarta, Senin 28 Oktober 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini