3 Pihak Swasta Didakwa Suap Mantan Anggota DPR Nyoman Dhamantra Rp3,5 Miliar

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 28 Oktober 2019 19:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 28 337 2122828 3-pihak-swasta-didakwa-suap-mantan-anggota-dpr-nyoman-dhamantra-rp3-5-miliar-URmJGOuOUF.jpg Penyidik KPK tunjukkan barang bukti OTT suap impor bawang putih dengan tersangka I Nyoman Dhamantra. (Foto : Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan tiga pihak swasta terdakwa kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019 diyakini telah melakukan suap senilai Rp3,5 miliar kepada eks anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra.

Hal tersebut disampaikan dalam dakwaan JPU KPK terkait kasus suap izin impor bawang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Ketiga orang yang didakwa tersebut ialah pemilik PT Cahaya Sakti Agro Chandry Suanda alias Afung, Direktur PT Sampico Adhi Abattoir, Dody Wahyudi, dan Zulfikar selaku wiraswasta.

Jaksa Takdir Suhan menjelaskan, ketiga orang yang diduga penyuap itu turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada I Nyoman Dhamantra.

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud agar I Nyoman Dhamantra mengupayakan pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan," kata JPU KPK Takdir.

Takdir menyebut, Afung dibantu Dony mengajukan kuota impor bawang putih. Pada Juli 2018, Afung kemudian mengajukan PT Cahaya Sakti Agro (CSA) sebagai perusahaan importir bawang putih. Afung turut bekerja sama dengan PT Pertani (persero) sebagai penyedia wajib tanam 5% untuk memperoleh Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan).

I Nyoman Dhamantra, mantan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, ditahan KPK terkait kasus impor bawang putih. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

Selanjutnya, pada Oktober Oktober 2018, Kemendag menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih sebesar 20 ribu ton kepada PT Cahaya Sakti Agro.

Afung pun kembali mengajukan kuota impor bawang putih pada awal 2019. Afung mengajukan 4 perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan PT Pertani (Persero) , yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5% sebagai syarat diterbitkannya RIPH dari Kementan.

JPU Takdir menuturkan, tahun 2018 PT CSA milik Afung tak membayarkan kewajibannya kepada PT Pertani atas wajib tanam yang telah dilaksanakan PT Pertani pada 2018.

Menurut JPU Takdir, adanya pertemuan pada 2019, I Nyoman Dhamantra memberikan sejumlah aturan teknis dalam pengurusan impor bawang putih kepada Dody dengan mengurus melalui seseorang bernama Mirawati Basri.

Atas rekomendasi tersebut, Dody akhirnya meminta bantuan kepada Mirawati dalam mengurus impor bawang putih serta memberikan rekomendasi tersebut kepada Afung.

"Jadi, terdakwa I alias Afung setuju menjadi importir bawang putih dan meminta terdakwa II Doddy Wahyudi untuk mengurus penerbitan RIPH dari Kementerian Pertanian dan SPI dari Kementerian Perdagangan serta memperoleh kuota impor bawang putih tahun 2019," ujarnya.

Kemudian terjadi pertemuan kembali untuk membahas impor bawang putih antara Mirawati, Dody, dan Zulfikar, sehingga disepakati commitment fee terkait pengurusan kuota impor bawang putih sebesar Rp3,5 miliar.

KPK Beberkan Barang Bukti Penangkapan Anggota DPR I Nyoman Dhamantra

Selanjutnya, Dody diminta menyerahkan uang muka senilai Rp2 miliar. Permintaan commitment fee tersebut lantas dikirim melalui sarana perbankan.

"Uang Rp2 miliar yang diterima Dody, dari Zulfikar. Dody kemudian mentransferkan Rp2 miliar ke money changer Indocev milik Dhamantra atas nama Daniar Ramadhan Putri," ucapnya.


Baca Juga : KPK Panggil Sekjen Kemendag Terkait Suap Impor Bawang

Kemudian, Dody bersama salah satu orang bernama Ahmad Syafiq membuka rekening bersama di Bank BCA untuk menampung uang Rp1,5 miliar sebagai sisa commitment fee guna diserahkan setelah Surat Persetujuan Impor (SPI) terbit.

JPU berpandangan, Chandry, Dody, dan Zulfikar telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Baca Juga : 4 Kali Mangkir, Sekjen Kemendag Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini