nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Temukan Pelanggaran dan Kekerasan oleh Polisi di Kerusuhan 21-23 Mei

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Senin 28 Oktober 2019 16:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 28 337 2122707 komnas-ham-temukan-pelanggaran-dan-kekerasan-oleh-polisi-di-kerusuhan-21-23-mei-ZEC7bcismG.jpg Komnas HAM Membeberkan Temuan Hasil Adanya Dugaan Pelanggaran dalam Pengamanan Aksi 21-23 Mei 2019 di Depan Gedung Bawaslu RI (foto: Okezone/Sarah Hutagaol)

JAKARTA - Tim Pencari Fakta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membeberkan hasil temuan-temuan akhir terkait peristiwa aksi massa di Bawaslu, pada 21-23 Mei 2019.

Pertama, Komnas HAM RI menyebutkan terdapat 10 orang yang menjadi korban jiwa atas peristiwa tersebut. Di antaranya, sembilan orang di Jakarta, dan satu orang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Baca Juga: 10 Polisi Dijatuhi Sanksi Terkait Kericuhan di Aksi 21-22 Mei 

"Delapan orang di Jakarta meninggal dunia akibat peluru tajam, satu orang meninggal karena trauma otak, dan satu orang di Pontianak akibat peluru tajam," ucap Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, di Jakarta Pusat, Senin (25/10/2019).

Tim pencari fakta Komnas HAM tersebut pun menyebutkan bahwa empat dari 10 orang korban yang meninggal dunia akibat kejadian itu adalah anak-anak.

Aksi 22 Mei: Bentrok Massa Aksi dengan Polisi di Depan Gedung Bawaslu 

Untuk korban yang tewas di Pontianak, tim pencari fakta menyebutkan bahwa korban itu berinisial RS (15) yang diduga meninggal karena tertembak, dan telah ditemukan pistol rakitan, serta rekaman CCTV ketika korban dibawa ke rumah sakit.

Kemudian, tim pencari fakta Komnas HAM juga menyebutkan adanya tindakan beberapa anggota Polri yang sewenang-wenang melakukan tindak kekerasan, seperti dalam video yang terekam di kawasan Kampung Bali, Jakarta Pusat pada saat kejadian itu.

Adapun untuk orang hilang disebutkan sebanyak 32 orang yang terlibat dalam kejadian itu. Komnas HAM menduga munculnya laporan orang hilang tersebut karena kurangnya akses atas informasi dan penyelidikan.

"Penangkapan dan penahanan tanpa menginformasikan kepada pihak keluarga, dan kuasa hukum adalah pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersangka," tambahnya.

Berdasarkan temuannya, Beka Ulung pun menilai kalau pasukan Brimon dan Dalmas Nusantara nampak tidak siap dalam menangani aksi massa, terutama aksi massa yang melakukan pembakaran asrama Polri di Petamburan.

Baca Juga: Oknum Polisi Pemukul Warga di Aksi 21-22 Mei Sudah Diamankan 

Berlangsung hingga Kamis Dini Hari, Aksi 22 Mei di Depan Bawaslu Rusuh

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyoroti anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Mereka dinilai belum memahami adanya aturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terakhir, Komnas HAM menyebutkan mobilisasi massa dan eklasi kekerasan dipengaruhi oleh informasi di media sosial yang diduga kuat didesain secara sistematis pada sebelum, saat dan sesudah 21-23 Mei 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini