nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 28 Oktober 2019 15:56 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 28 337 2122701 markus-nari-dituntut-9-tahun-penjara-dan-pencabutan-hak-politik-BtFtW7qkOH.jpg Markus Nari (Foto : Sindo)

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP serta merintangi penyidikan Markus Nari dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dengan sembilan tahun penjara dengan denda Rp500 juta serta subsidair enam bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan," kata Jaksa Penuntut KPK Andhi Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019).

Markus Nari

JPU KPK berpandangan bahwa Politikus Golkar itu telah secara meyakinkan melakukan praktik korupsi dan merintangi penyidikan kasus pengadaan e-KTP.

Selain pidana pokok, JPU juga meminta Majelis Hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti USD900 ribu. Dengan jangka waktu satu bulan setelah putusan tingkat pertama pengadilan.

"Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka diganti pidana pejara selama tiga tahun," ujar JPU KPK.

Tak berhenti sampai disitu, JPU lembaga antirasuah juga menuntut Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," tutur JPU KPK.

Baca Juga : Jokowi Dikritik Angkat 12 Wakil Menteri, Pimpinan DPR Membela

Baca Juga : Komisaris PT Golden Mercy Diperiksa KPK Terkait Izin Reklamasi Kepri

Atas perbuatannya Markus disangka melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung pemeriksaan di sidang perkara korupsi, melanggar Pasal 21 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini