Jokowi Dikritik Angkat 12 Wakil Menteri, Pimpinan DPR Membela

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 28 Oktober 2019 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 28 337 2122624 jokowi-dikritik-angkat-12-wakil-menteri-pimpinan-dpr-membela-ZqSJbPTPM5.jpg Presiden Jokowi memperkenalkan 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Okezone.com/Arif)

JAKARTA – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat 12 wakil menteri (wamen) menuai kritik karena dinilai tak sesuai dengan janjinya merampingkan birokrasi pemerintahan. Pimpinan DPR RI menanggapi kritikan terhadap Jokowi dan .

“Saya rasa Presiden sudah mempertimbangkan urgensinya bahwa ada kementerian yang besar kemudian tidak mungkin hanya dipimpin satu menteri saja,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: PKS: Pengangkatan Wamen Berpotensi Merusak Reformasi Birokrasi

Menurutnya banyak hal yang harus diselesaikan oleh kementerian. “Jadi insya Allah dengan adanya wamen bisa membantu menteri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, lebih cepat dari periode lalu,” ujar politikus PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi.puan maharani

Putra Maharani (Okezone.com/Heru)

Putri kesayangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu meminta semua pihak memberi kesempatan kepada para menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja.

Baca juga: Jokowi Angkat 12 Wakil Menteri, PAN Pertanyakan Ide Pangkas Birokrasi

Puan meyakini para pembantu Presiden itu sudah membaca peta di internal kementeriannya dan mempelajari pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kita harus lihat dan berikan waktu menteri dan wamen ini untuk bisa melakukan terobosan,” ujarnya.Sufmi Dasco

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Presiden Jokowi ada pertimbangan sendiri dalam pengangkatan wakil menteri dan pemangkasan birokrasi.

Baca juga: Ini Susunan Lengkap 12 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

“Saya pikir Presiden juga punya pertimbangan sendiri dan menurut saya wamen itu adalah hak prerogatif Presiden ya nanti kita akan lihat ke depannya, apakah bisa berjalan efektif atau tidak,” ujar Waketum Gerindra, partai yang sudah merapat ke pemerintahan Jokowi.

“Kan nanti ada juga saluran-saluran konstitusi untuk melakukan koreksi-koreksi apabila hal ini tidak tepat dilakukan.”

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini