Dirut Jasa Marga Desi Arryani Diperiksa KPK

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 28 Oktober 2019 10:58 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 28 337 2122535 dirut-jasa-marga-desi-arryani-diperiksa-kpk-zfwa9yTmft.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Desi Arryani diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Desi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK, Desi akan diperiksa saat dirinya menjabat sebagai Kepala Divisi III PT Waskita Karya. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Ilustrasi

Secara paralel, penyidik juga menjadwalkan dua saksi lainnya. Mereka adalah Karyawan PT Waskita Karya Imam Bukhori dan Direktur PT MER Engineering, Ari Prasodo.

"Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ujar Febri.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada BUMN. Sedikitnya, ada 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya.

Baca Juga : Komisaris PT Golden Mercy Diperiksa KPK Terkait Izin Reklamasi Kepri

Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.

Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya.

Sebanyak 4 perusahaan sub kontraktor yang telah ditunjuk Ariandi dan Fathor tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Namun, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.

Selanjutnya, perusahaan-perusahan sub-kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga, telah terjadi kerugian keuangan negara sekira Rp186 miliar. Perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya epada perusahaan-perusahaan sub kontraktor pekerjaan fiktif.

Atas perbuatanya, dua pejabat PT Waskita Karya itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199c9 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP..

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini