nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Konsep Omnibus Law, Pakar Hukum Nilai Perlu Lembaga Pusat Legislasi Nasional

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2019 20:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 24 337 2121389 soal-konsep-omnibus-law-pakar-hukum-nilai-perlu-lembaga-pusat-legislasi-nasional-zVqMpClfRZ.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melaksanakan “omnibus law” sebagai kunci Indonesia maju usai melantik para menterinya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Dua kali Jokowi menyampaikan konsep tersebut, pertama kali dalam pidato sumpah jabatan pada sidang MPR beberapa waktu lalu. 

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid di dalam dunia ilmu hukum, konsep “omnibus law”/Omnibus Bill merupakan suatu konsep produk hukum (bill) sapu jagat yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (umbrella act).

Baca Juga: Kembali Jabat Menkumham, Jokowi Tugaskan Yasonna Laoly Kawal Omnibus Law 

Konsekuensi yuridisnya sesuai teori perundang-undangan ketika Bill itu diundangkan, maka membatalkan beberapa aturan hasil pengabungan/kompilasi serta substansi materinya dinyatakan tidak berlaku lagi,baik sebagaian maupun keseluruhan dari materi muatan undang-undang itu, inilah hakikat dari “consolidation law”.

“Bahwa dengan mencermati berbagai problem hiper regulasi di Tanah Air, terlepas dari 74 undang-undang penghambat investasi dengan kata lain, “omnibus law” dengan amandemen pasar di 74 undang-undang sektoral. Hal tersebut dapat dipandang tidak holistik jika penataan regulasi hanya disasar pada perundang-undangan disektor ekonomi saja, tapi ideal jika rencana penataan serta konsolidasi hukum dengan konsep “omnibus law” ini dapat di desain untuk suatu proyeksi penataan hukum nasional secara keseluruhan dengan membentuk lembaga khusus pusat legislasi nasional, sebagaimana pernah dijanjikan Jokowi saat penyampaian visi-misi beliau pada saat debat Capres,” ujar Fahri melalui siaran pers, Kamis (24/10/2019).

Jokowi Foto: Ist

Fahri mengatakan, secara yuridis memang terdapat beberapa problem hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti problem sinkronisasi dan overlapping antara peraturan-perundang undangan, baik secara horizontal yaitu antara undang-undang yang satu dan undang-undang sektoral lainya di level pusat, maupun produk hukum tingkat daerah melalui Perda yang saling bertabrakan dengan undang-undang.

Begitu juga otoritas pembentukan undang-undang oleh berbagai instansi pemerkarsa, mulai dari Kemenkumham, Baleg DPR maupun perangkat-perangkat teknis lainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Bahwa metode yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sangat rumit dan kompleks itu dapat digunakan suatu model sistem audit elektronik dari semua produk perundang-undangan tersebut, sehingga bisa diketahui dan dimengerti oleh semua pihak seperti jumlah UU, PP, Perda dan Perpres mengenai tanah, pajak, serta hutan yang cukup banyak dan sistemik itu. Bahwa dalam keadaan normal dan konvensional pasti sangat sulit dikerjakan, jadi kita memerlukan sistem audit norma hukum dengan memanfaatkan jasa teknologi yang berbasis IT,” kata Fahri.

Baca Juga: Yasonna Diminta Jokowi Kembali Jabat Menkumham 

Disebutkan Fahri, bahwa melalui instrumen “omnibus law” yang merupakan “Beleid” penggabungan dan konsolidasi sejumlah peraturan (reggeling) menjadi satu UU sebagai payung hukum baru tersebut, maka pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat menata ulang perundang-undangan di Indonesia yang lebih akuntabel dan kredible serta berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui instrumen “omnibus law”/Omnibus Bill, Fahri menambahkan, diharapkan pemerintah tidak hanya terfokus pada sektor investasi dan pajak semata, melainkan menyisir pada semua bidang seperti HAM, sistem Pemilu, dan lingkungan hidup dan lain-lain. Karena, kata Fahri, konsep bernegara kita bukan hanya untuk investasi tapi untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bagi semua,termasuk sistem demokrasi dan pendidikan secara keseluruhan.

“Bahwa secara komparatif dan kajian ilmu hukum tata negara, mekanisme “omnibus law” atau Omnibus Bill pernah dilakukan oleh Irlandia untuk melakukan perampingan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU “omnibus law” dan dapat menghapus sekitar +_ 3.225 UU, dan Irlandia dianggap sebagai rekor dunia capaian terbesar dalam praktek “omnibus law," tutur Fahri.

Fahri menjelaskan, berdasarkan data ada sekitar kurang lebih 62 ribu regulasi yang tersebar di berbagai lembaga sektoral, yang potensial menghambat gerak maju pembangunan nasional kita. Untuk menyikapi hal tersebut, kata dia, diperlukan suatu terobosan hukum yang mendasar, futuristik, terukur dan sistematis.

“Yang salah satunya melalui mekanisme Beleid “omnibus law” tetapi harus terkelola secara sistemik dan hati-hati, sebab tentu hal ini mempunyai implikasi secara teknis ketatanegaraan. Untuk itu dibutuhkan suatu Badan Khusus Pusat Legislasi Nasional yang kredible dan kapabel, agar kebijakan konsolidasi norma dan UU dapat dilakukan secara terencana dan tepat sasaran, sehingga keadaan hiper regulasi dapat diatasi,” kata Fahri.

Fahri menambahkan, konsep “omnibus law” sangat lazim diterapkan di negara-negara dengan konsep hukum Anglo Saxon, seperti AS, namun bukan berarti tidak dapat diterapkam di Indonesia. Jika kebijakan instrumen “omnibus law” dapat direalisir, kata Fahri, maka langkah selanjutnya adalah melakukan revisi terhadap instrumen hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Karena ada beberapa konsekwensi teknis jika pemerintah harus mengadopsi konsep omnibus law, kerena struktur perundang-undangan di Indonesia secara teori belum mengatur secara spesifik tentang konsep ini,” ujarnya.

Disebutkan Fahri, memang ada problem baik secara teori maupun yuridis berkaitan dengan kedudukan UU “omnibus law” /Omnibus Bill nantinya, kerena konsep undang-undang omnibus law belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Jo Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurutnya, jika menggunakan pendekatan sistem perundang-undangan nasional, maka undang-undang omnibus law dapat dikualifisir sebagai undang-undang payung (umbrella act) karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai daya ikat terhadap aturan yang lain.

“Tetapi Indonesia tidak mengenal undang-undang payung, sebab struktur perundang-undangan di indonesia semua UU organik sama derajat dan daya ikatnya. Untuk kepentingan itu, maka untuk mengakomodir pengaturan tentang konsep omnibus law perlu diatur dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga mempunyai legitimasi secara yuridis. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai upaya hukum oleh pihak pihak dengan mempersoalkan di Mahkamah Konstitusi kelak,” katanya.

Fahri mengingatkan Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan hukum yang berkonsep seperti “omnibus law” seperti, TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 yang pada pokonya mengatur perihal TAP MPR mana saja yang dinyatakan berlaku dan tidak berlaku lagi

“Konsep “omnibus law” pemerintah harus didukung dalam rangka penataan sistem hukum dan pembangunan hukum yang konstruktif dan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme,” ujar Fahri.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini