Lemkapi: Penunjukan Idham Aziz sebagai Kapolri Tak Masalah

Sarah Hutagaol, Okezone · Kamis 24 Oktober 2019 21:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 24 337 2121377 lemkapi-penunjukan-idham-aziz-sebagai-kapolri-tak-masalah-3TkCtSxsxj.jpg Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan (foto: Okezone)

JAKARTA - Pasca Jenderal Tito Karnavian dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kosong dan harus segera diisi.

Muncul nama Komjen Idham Aziz yang dikabarkan menjadi calon tunggal menjadi Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu pun menuai pro dan kontra.

 Baca juga: Idham Aziz Calon Kapolri, Pimpinan DPR: Beliau Kompeten

Menurut Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), pengajuan nama Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis sudah sesuai dengan aturan, dan tepat.

"Walau pak Idham masa jabatannya tinggal 1 tahun 3 bulan tidak ada masalah. Kami yakin Idham masih bisa berbuat banyak, asal betul betul fokus terhadap tugasnya," ucap Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan kepada Okezone, Kamis (24/10/2019).

Mantan anggota Kompolnas ini merunut pada Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan, kalau calon kapolri adalah perwira tinggi kepolisian indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir.

 Baca juga: Ketua DPR Minta Fit Proper Test Kapolri Bisa Dilaksanakan Secepatnya

Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada aturan apapun yang dilanggar, bahkan disebut cacat administrasi. Karena dalam aturan tidak ada pembatasan berapa tahun lagi masa jabatannya.

"Kami melihat masa jabatan Idham masih banyak waktu berbuat banyak terhadap kemajuan Polri," tambahnya.

Namun, sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti bahwa penunjukkan Komjen Idham Azis disebut tak memenuhi syarat administrasi yang prosedural.

"Surat Kompolnas maupun surat presiden ke DPR itu cacat administrasi. Sebab sesuai ketentuan Kompolnas, masa dinas calon Kapolri itu minimal 2 tahun, sementara masa dinas Idham Azis hanya 1 tahun lebih,” kata Presidium IPW, Neta S Pane kepada Okezone.

Dalam keterangan resminya lagi, IPW mengaku tidak dalam kapasitas menyerang siapa pun. Sebelumnya, IPW hanya melihat ada keanehan, dan ada SOP yang dilanggar, serta ada yang tidak prosedural dalam proses pencalonan Kapolri saat ini.

Namun, IPW menilai dalam penetapan Idham Azis sebagai calon Kapolri, prosedur itu tidak dilalui sebagaimana mestinya, dan terkesan terburu-buru karena Polri belum melakukan rapay Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) secara resmi, dan belum menyampaikan surat usulan resmi kepada presiden.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini