nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nasib Demokrat, Getol Jalin Komunikasi Politik tapi Tak Ada Kader yang Jadi Menteri

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2019 11:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 23 337 2120584 nasib-demokrat-getol-jalin-komunikasi-politik-tapi-tak-ada-kader-yang-jadi-menteri-E5ByQ274Um.jpg Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Okezone)

Terbaru, beberapa hari sebelum pelantikan Presiden Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 10 Oktober 2019.

Diduga kuat pertemuan itu melakukan komunikasi agar Demokrat mendapatkan jatah menteri di kabinet jilid II Jokowi. Setelah pertemuan itu, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AH) digadang-gadang bakal menjadi menteri.

Bahkan dalam draf kabinet Jokowi-Ma'ruf yang tersebar di kalangan awak media, terpampang nama AHY bakal mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Hingga akhirnya usai Jokowi-Ma'ruf dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 kemarin, apakah kader partai Demokrat menjadi bagian masih tanda tanya.

Partai Demokrat

Hingga di titik akhir pada 21-22 Oktober, Jokowi memanggil sejumlah ke Istana Negara, adalah Mahfud MD, Christiany Eugenia Paruntu, Jenderal Tito Karnavian, Erick Thohir, Whishnutama, Nadiem Makarim, Airlangga Hartarto, Fadjroel Rachman, Pratikno, dan Nico Harjanto.

Selanjutnya Prabowo Subianto, Edhy Prabowo, Sri Mulyani, Syahrul Yasin Limpo, Agus Gumiwang Kartasasmita, Juliari P Batubara, Siti Nurbaya Bakar, Suharso Monoarfa, Basuki Hadimuljono, Fachrul Razi, Ida Fauziah, Bahlil Lahadalia, Zainudin Amali. Abdul Halim Iskandar, Budi Karya Sumadi, Yasonna Laoly, Sofyan Djalil, dan Moeldoko.

Berikutnya Tjahjo Kumolo, Bambang Brodjonegoro,Johny G Plate,Teten Masduki,Luhut Panjaitan dan Dr Terawan.

Tak ada nama kader Partai Demokrat yang di panggil ke Istana. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan pihaknya enggan meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi dan menyerahkan sepenuhnya kabinet kepada hak prerogatif presiden.

"Kami menyerahkan penuh karena ini kan hak prerogatif presiden ya, tentu partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut, kami hanya memberikan apresiasi, kami hanya menonton dan melihat," papar Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 22 Oktober 2019.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini