nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kembali Jabat Menkumham, Jokowi Tugaskan Yasonna Laoly Kawal Omnibus Law

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2019 10:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 23 337 2120567 kembali-jabat-menkumham-jokowi-tugaskan-yasonna-laoly-kawal-omnibus-law-DdPcScTRGE.jpg Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yasonna Hamonangan Laoly kembali didapuk menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM)

Yasonna memang awalnya menjabat sebagai Menkum HAM. Kemudian ia mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR lewat partai banteng moncong putih itu. Kini Yasonna kembali didapuk di jabatan yang sebelumnya ia emban.

Jokowi meminta kepada Yasonna agar mengawal omnibus law untuk Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM. Itu dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Saya harapkan mengawal omnibus law untuk Undang-undang cipta lapangan kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Jokowi juga mengumumkan mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menggantikan Muhadjir Effendy yang diplot sebagai Menko PMK.

Yasonna Laoly

Menurut Jokowi, Nadiem memiliki tugas untuk membuat berbagai terobosan yang signifikan di bidang pendidikan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

"Kemudian ke-12 saya manggilnya mas saja Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang siginifikan dalam pengembangan SDM, menyiapkan SDM-SDM siap kerja, siap berusaha, melink dan match-kan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah mas Nadiem Makarim," tuturnya.

"Ke-13 Jenderal Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan, urusan stunting, industri kesehatan pelayanan kesehatan dasar kemudian tata kelola BPJS berada di wilayah beliau," tandas Kepala Negara.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini