nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Yasonna Diminta Jokowi Kembali Jabat Menkumham

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 22 Oktober 2019 19:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 22 337 2120364 jokowi-minta-yasonna-kembali-jabat-menkumham-9muBesdd1x.jpg Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Yasonna H. Laoly kembali menjabat Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Kabinet Kerja jilid II. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mengaku siap melepas jabatannya sebagai anggota DPR RI.

"Bapak Presiden (Jokowi) meminta saya membantu dia kembali," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca Juga: Kadernya Tak Ada yang Dipanggil Jokowi, Demokrat: Kami Hanya Bisa Menonton 

Yasonna

Yasonna menjelaskan, Jokowi juga mengajaknya berbicara persoalan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kedua Undang-Undang itu akan menjadi omnibus law seperti keinginan Jokowi.

"Agar usulan dua omnibus law disampaikan beberapa waktu lalu pada pidato pertama di MPR bisa betul-betul diselesaikan segera dan kita berkoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait," tuturnya.

Ia menambahkan, Kepala Negara juga memintanya membantu percepatan investasi dengan menuntaskan deregulasi berbagai peraturan di level kementerian.

"Mempermudah perizinan termasuk perda-perda. Bagaimana perda-perda mendorong pertumbuhan dan kalau ada tumpang tindih sehingga menghalangi investasi maka kita cari solusi yang terbaik untuk itu. Apakah perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden pokoknya perda diharmonisasikan agar daerah tidak membuat aturan yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita," ujarnya.

Baca Juga: Teten Masduki & dr Terawan Sambangi Istana 

Kemudian, Jokowi juga mengajak berdiskusi terkait penegakan aturan keimigrasian. Misalnya, lanjut dia, terkait keluhan orang-orang asing yang masuk ke Indonesia namun tak mendapatkan pelayanan yang maksimal.

"Secara khusus mendiskusikan hampir 50 persen penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika harus dicari jalan kejahatan narkotika sinergitas Kemenkumham, Polri dan BNN, akar masalah harus dicari," tuturnya.

Jokowi juga meminta agar proses revisinya Undang-Undang Narkotika segera dituntaskan. "Konsep rehabilitasi kita perkenalkan kepada pemakai narkoba dan pencegahan serta kampanye lebih luas dalam pencegahan narkotika," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini