nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tunggu Presiden Terbitkan Perppu, Ketua KPK: Biar Beliau Renungkan Dulu!

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 21 Oktober 2019 08:24 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 21 337 2119529 tunggu-presiden-terbitkan-perppu-ketua-kpk-biar-beliau-renungkan-dulu-bSgZ17O2fz.jpg Ketua KPK, Agus Rahardjo (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengaku masih menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Dia memberi waktu untuk Jokowi merenungkan kembali Undang-undang KPK yang baru setelah dilantik sebagai Presiden.

"Kita tunggu saja beliau (Presiden Jokowi) lah. Biar beliau merenungkan dulu," kata Agus usai menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019 kemarin.

Agus Rahardjo mewakili lembaga antirasuah terlebih dahulu memberikan selamat atas dilantiknya kembali Jokowi sebagai Presiden RI. "Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi," ujarnya.

Ia juga turut mengomentari pidato pertama Jokowi setelah resmi dilantik kembali sebagai Kepala Negara. Menurut Agus, pidato Jokowi cukup baik yang menginginkan percepatan birokrasi untuk mencegah korupsi.

"Bagus tanggapannya, kan ingin birokrasinya cepat. Mengutamakan hasil. Kalau birokrasi cepat kan menghalangi korupsi," terang Agus.

Sekadar informasi ‎Undang-undang KPK hasil revisi telah resmi diberlakukan sejak Kamis, 17 Oktober 2019, lalu. Pemberlakuan itu sejalan dengan telah diundangkannya Undang-undang hasil revisi tersebut.

Direktorat Pengundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah resmi‎ mencatatkan Undang-undang KPK yang baru hasil revisi ke lembaran negara. Undang-undang KPK yang baru tercatat dengan Nomor 19 Tahun 2019.

Meski telah resmi berlaku, Undang-undang tersebut belum ditandatangani Presiden Jokowi. Hingga kini, Presiden Jokowi belum juga memberikan kepastian apakah akan menerbitkan Perppu untuk mencabut Undang-undang KPK yang baru atau tidak.

Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 sendiri banyak menuai kontroversi. KPK mencatat ada 26 poin dalam Undang-undang tersebut yang justru berpotensi menghambat serta melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini