nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Didukung untuk Angkat Putra Daerah Jadi Menteri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2019 20:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 19 337 2119131 jokowi-didukung-untuk-angkat-putra-daerah-jadi-menteri-uIiKt98aVO.jpg ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi esok hari akan dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024. Sebelum mengumumkan susunan Menteri Kabinet Jilid II, Jokowi diketahui telah merespons sejumlah masukan, di antaranya representasi perwakilan putra daerah.

Mantan Tim Perdamaian Aceh, Yusni Sabi mengapresiasi jika Presiden Jokowi mau mengakomodir perwakilan daerah, apalagi jika yang dikehendaki putra daerah asal Aceh.

"Ke depan saya yakin Bapak Presiden akan menunjuk salah seorang, atau salah dua orang menteri, atau jangan-jangan salah tiga orang dari Aceh (jadi menteri) kan gitu," kata Yusni, Sabtu (19/10/2019).

Jokowi-Maruf (Foto : Istimewa)

Namun, Yusni mengatakan putra Aceh yang nantinya dipercaya masuk kabinet bukan saja representasi dari daerah, melainkan memiliki komptensi dan berpengalaman.

Yusni mengatakan, kompetensi dianggap penting mengingat selain mewakili daerah, juga melihat masa lalu Aceh yang pernah dilanda konflik sosial.

Ia mengaku sangat mendukung jika Presiden dua periode itu mau mengangkat putra Aceh menjadi bagian menteri kabinet. Terlebih, selama ini, Jokowi dianggap memiliki perhatian penuh terhadap provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah tersebut.

"Oh kita sangat-sangat mendukung dan sangat menghargai, memberi dukungan, penghormatan sepenuhnya (kepada presiden)," kata Yusni.

Terkait dengan menteri apa yang cocok diemban putra daerah asal Aceh itu, mantan Rektor IAIN Ar Raniry Aceh menilai ada banyak pos menteri yang bisa diberikan. Namun ia berharap, Menteri Sosial (Mensos) bisa dipercayakan kepada putra daerah.

Baca Juga : BIN Jamin Keamanan Pelantikan Presiden, Semua Under Control

Menurut Yusni, selain dalam sejarah putra asal Aceh hanya bisa tembus menjadi Dirjen di Kemensos, ia berharap ke depan kementerian itu dipegang oleh orang yang mengerti resolusi konflik dan bukan berasal dari partai politik.

"Ya seharusnya, ya tentu saja nanti penempatan seorang menteri itu sesuai dengan komptensi juga, bukan sekedar formalitas apalagi cuma dapat jatah, ada jatah A jatah B, jatah kelompok, jatah daerah bukan itu. Tapi komptensi itu lebih penting untuk menjaga perimbangan-perimbangan itu," ujar Yusni.

"Apalagi nanti ada dari partai, politisi, teknokrat, spesialis, nah itu harus kompeten yang pling penting," tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini