nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ramai soal Buzzer, Kemenangan Jokowi Murni karena Fokus

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2019 10:35 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 19 337 2118994 ramai-soal-buzzer-kemenangan-jokowi-murni-karena-fokus-Ef69AjTBG2.jpg Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Jokowi dan Maruf Amin (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Buzzer menjadi pembahasan di berbagai lini massa. Bahkan, menjelma disebut sebagai "pasukan maya" dalam pemenangan Pilpres 2019 untuk calon tertentu, tak terkecuali Joko Widodo (Jokowi).

Sejatinya belum ada pemahaman yang sama tentang buzzer dan merujuk pada siapa. Meski, ada yang berpendapat buzzer itu netral, ada pula yang curiga buzzee itu permainan politik.

Peneliti Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom), Irwan Julianto menyoroti penelitian Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Oxford Internet Institute yang bertajuk “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”. Menurutnya, ada yang salah paham.

"Saya menemukan beberapa kesalahpahaman di penelitian Bradshaw dan Howard. Penelitian ini menunjukkan banyak negara di dunia, 87% dari 70 negara yang diteliti, telah mempraktekkan penggunaan akun manusia (80%), akun bot atau cyborg (11%) dan akun retasan (7%) untuk kebutuhan propaganda politik,” kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (19/10/2019).

Jokowi

Baca Juga: 5 Tahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum dan HAM Dinilai Masih Lemah

Untuk kasus di Indonesia, kata Irwan, Bradshaw dan Howard menemukan penggunaan akun bot dan akun yang dikelola manusia untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung posisi pemerintah dalam isu tertentu. Namun, Bradshaw dan Howard tidak menemukan data yang meyakinkan terkait upaya pemerintah memanipulasi opini publik melalui media sosial.

Irwan mengaku menemukan perbedaan hasil penelitian di China, Kamboja, Rusia, Iran, dan Israel. Di negara tersebut, setidaknya ada tiga kementerian atau lembaga resmi yang mampu menggiring opini masyarakat melalui media sosial.

“Jadi, kalaulah ada pasukan siber yang operasinya menguntungkan posisi pemerintah di Indonesia, mereka tidak digerakkan oleh pemerintah secara langsung. Mereka kemungkinan digerakkan kelompok-kelompok yang bersimpati pada pemerintah," ujarnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini