nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Beragam Persoalan Masih Menunggu Diselesaikan di Periode Kedua Jokowi

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 19 Oktober 2019 09:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 19 337 2118986 beragam-persoalan-masih-menunggu-diselesaikan-di-periode-kedua-jokowi-VIWO5X5kXh.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat sosial politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai penggunaan 'politik kebencian' berbasis identitas di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pasca Pilkada DKI Jakarta hingga Pemilu 2019 masih terasa hingga saat ini.

Upaya pemerintah melakukan rekonsiliasi politik untuk meredam polarisasi di masyarakat dinilai tidak mampu berbuat banyak. Persoalan ini pun masih menunggu untuk di tuntaskan di periode kedua Jokowi.

"Ini menjadi pekerjaan tersisa bagi pemerintah untuk membangun persatuan nasional," kata Arif kepada Okezone, Sabtu (19/10/2019).

Jokowi

Baca Juga: 5 Tahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum dan HAM Dinilai Masih Lemah

Selain persoalan polarisasi kata Arif, saat ini relasi antar-komunitas tertentu juga menjadi rentan akan sebutan SARA. Akibatnya, sejumlah insiden yang mengarah kekerasan mudah terjadi karena gesekan dalam hubungan di antara kelompok-kelompok keagamaan, kesukuan, dan identitas-identitas.

Menurut Arif, di periode kedua Jokowi nantinya, pemerintah perlu menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak komunitas untuk menjalankan peribadatan maupun aktivitas-aktivitas sosial lain.

"Lebih dari itu pemerintah harus bisa memastikan bahwa kebebasan dilindungi dan hukum ditegakkan. Tanpa komitmen tersebut, identitas SARA akan terus menjadi komoditas politik untuk dipertaruhkan," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila elite politik memiliki komitmen untuk tidak mengobarkan kebencian berbasis identitas, dialog antar-komunitas menjadi kebutuhan berkelanjutan yang harus dilakukan.

"Selain itu, mempersempit kesenjangan sosial dan meneguhkan kebangsaan Indonesia adalah kerja tiada akhir bagi pemerintah agar persatuan dan keadilan sosial dapat mewujud secara simultan," tukasnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini