nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Artis yang Jadi Anggota Dewan Diingatkan Tak Asal Terima Barang Pemberian

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 18 Oktober 2019 16:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 18 337 2118682 artis-yang-jadi-anggota-dewan-diingatkan-tak-asal-terima-barang-pemberian-jwEntl0Y6Q.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Sebagai bagian dari pencegahan korupsi, Komisi Pemberian Korupsi mengimbau agar para artis yang kini jadi penyelenggara negara memperhatikan ketentuan tentang pelaporan gratifikasi. Terutama soal barang-barang pemberian dari pihak manapun.

"Jika ada penerimaan-peneriamaan dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatan, wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Atau jika ragu dengan sebuah penerimaan, pelaporan ke KPK akan membantu untuk melindungi penyelenggara negara jika sewaktu-waktu ada persoalan terkait penerimaan tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (18/10/2019).

Status laporan tersebut, kata Febri, akan ditentukan KPK dalam waktu 30 hari.

"Dalam waktu maksimal 30 hari kerja KPK akan menentukan status laporan tersebut, apakah menjadi milik negara atau milik penerima. Analisis ini akan melihat apakah ada hubungan jabatan atau tidak dan aturan-aturan etik yang melarangnya," tuturnya.

Mulan Jameela (Foto : Instagram/@Mulanjameela1)

Sebelumnya sempat ramai pemberitaan soal Mulan Jameela yang resmi jadi Anggota DPR periode 2019-2024, mendapat kacatama Gucci dan diunggah di akun Instagramnya. Namun, postingan tersebut akhirnya dihapus, dan admin akun memberikan klarifikasi.

Baca Juga : Bus Transjakarta Tak Melintas di Sekitar Gedung DPR hingga Pelantikan Presiden

Baca Juga : Terima Kasih Jusuf Kalla!

"Terkait dengan Anggota DPR yang menjalankan profesi sebelumnya, KPK mengingatkan agar bisa memahami perbedaan posisi setelah menjadi pejabat publik. Penerimaan-peneriamaan yang dulu tidak masalah mungkin dapat berbeda setelah menjabat. Jadi lebih baik berhati-hati dalam menerima sesuatu yang memiliki resiko etik hingga risiko pidana," kata Febri.

"Apalagi di Kode Etik DPR sudah diatur terkait larangan konflik kepentingan, dan pekerjaan lain di luar tugas kedewanan," imbuhnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini