nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

UU KPK Nomor 19/2019 Berlaku, Berikut Poin yang Jadi Perdebatan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 18 Oktober 2019 14:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 18 337 2118628 uu-kpk-nomor-19-2019-berlaku-berikut-poin-yang-jadi-perdebatan-5NHhJXlqtf.jpg Ilustrasi Gedung KPK

JAKARTA - ‎Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah resmi diberlakukan sejak Kamis, 17 Oktober 2019. Pemberlakuan itu sejalan dengan telah diundangkannya UU hasil revisi tersebut.

Direktorat Pengundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah resmi‎ mencatatkan UU KPK yang baru hasil revisi ke lembaran negara. UU KPK yang baru tercatat dengan nomor 19 Tahun 2019.

Kendati telah diberlakukan, UU KPK 19/2019 masih menyisakan poin-poin kontroversial yang berpotensi melemahkan lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatak‎an, sedikitnya ada 26 poin di UU yang baru berpotensi melemahkan KPK.

"‎KPK telah melakukan analisa terhadap RUU yang ada. Kami sangat khawatir poin-poin di RUU tersebut melemahkan kerja KPK. Yang sudah ditemukan setidaknya ada 26 poin," kata Febri saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Berikut beberapa poin yang hingga kini jadi perdebatan dalam draf UU KPK hasil revisi :

1. Pimpinan KPK Bukan Penanggungjawab Tertinggi

‎Dalam draft UU KPK hasil revisi, terdapat bagian yang menghapus aturan bahwa pimpinan KPK adalah penanggungjawab tertinggi di KPK. Tak hanya itu, pimpinan KPK disebut juga bukan lagi penyidik serta penuntut umum.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (Perkom) untuk mengantisipasi pelemahan serta penghambatan kerja, dampak dari berlakunya UU KPK yang baru.

Dalam Perkom tersebut, dijelaskan Agus, terdapat penjelasan yang mengatur siapa yang akan menandatangani sprindik sebelum dibentuknya dewan pengawas‎. Sehingga, kinerja KPK tidak akan terganggu dengan adanya UU yang baru.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku kan, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu," kata Agus.

Baca Juga : UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 Resmi Berlaku

Baca Juga : JK : Hari Ini Pidato Saya yang Terakhir

2. ‎Pemangkasan kewenangan penyadapan

UU 19/2019 KPK jug‎a mensyaratkan bahwa kedepannya, penyadapan harus dilakukan atas izin tertulis dari dewan pengawas dan wajib mempertanggungjawabkannya‎. Sehingga, jika akan melakukan OTT dengan diawali penyadapan, maka KPK wajib izin ke dewan pengawas.

Poin tersebut dianggap akan memperlambat kinerja KPK dalam melakukan OTT. Padahal, senjata paling ampuh KPK selama ini yaitu penyadapan.

Sebelumnya, Jubir KPK Febri Diansyah membeberkan, kegiatan penindakan atau yang sering disebut OTT memang merupakan kegiatan yang banyak ditakuti oleh pejabat korup karena sifatnya senyap dan tidak bisa diantisipasi.

3. Adanya Dewan Pengawas

Draft UU KPK yang baru juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Namun, hingga diberlakukannya UU tersebut, Dewan Pengawas yang dimaksud belum juga terbentuk.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai dengan adanya dewan pengawas kedepan, berpotensi ‎menimbulkan intervensi terhadap penindakan perkara.

‎4. Pimpinan KPK Harus Berumur di Atas 50 Tahun

Adanya bagian yang mengatur soal pimpinan KPK harus berusia diatas 50 tahun dapat berdampak pada kekosongan hukum. Sebab, terdapat usia pimpinan KPK yang baru belum mencapai 50 tahun.

Dari hasil kajian ICW terhadap draft UU KPK yang selama ini beredar, disebutkan bahwa usia minimal KPK yang dapat dilantik adalah 50 tahun. Sementara pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron belum sampai batas minimal usia tersebut.

"Salah satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, belum sampai batas usia minimal UU KPK baru. Tentu ini menjadi kekosongan hukum yang harusnya dapat diisi oleh Perppu," kata Kurnia Ramadhana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini