nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ogah Demo saat Pelantikan Presiden, BEM Nusantara: Ciptakan Suasana Kondusif

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 18 Oktober 2019 11:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 18 337 2118537 ogah-demo-saat-pelantikan-presiden-bem-nusantara-serukan-ciptakan-suasana-kondusif-bDko0psV9S.JPG Mahasiswa saat berdemo di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta (Foto: Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa saat pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang. Langkah itu diambil sekaligus menyerukan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang pelantikan presiden.

“Kami mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusivitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui kemarin,” kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana, Jumat (18/10/2019).

Adapun mengenai Undang-undang KPK, Hengky menyebut pihaknya tidak sepenuhnya menolak keberadaaan beleid tersebut, diakuinya terdapat poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara kata dia, akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait Undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra.

“Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan Presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di Undang-undang KPK itu. Yang ketiga melalui judical review di MK,” paparnya.

Gedung DPRGedung DPR/MPR, Jakarta (Foto: Okezone)

Hengky menambahkan, BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di wilayah Bandung, Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi diimbau hadir guna membahas perihal Perppu dan judical review terhadap Undang-undang KPK saat konsolidasi nasional.

“Di tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review, dan jalur judical review. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," pungkasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini