nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Telisik Hubungan Ketua DPC PDIP dengan Bupati Muara Enim Terkait Suap Proyek

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 20:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118377 kpk-telisik-hubungan-ketua-dpc-pdip-dengan-bupati-muara-enim-terkait-suap-proyek-0IUmPA9abl.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Muara Enim, Aries HB. Aries diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim.

Aries diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Muara Enim‎. Dari hasil pemeriksaan, KPK menelisik soal hubungan Aries dengan‎ tersangka dalam kasus ini yaitu, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait hubungannya dengan Bupati Muara Enim," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati Iskak melalui pesan singkatnya, Kamis (17/10/2019).

KPK

Baca Juga: Ketua DPC PDIP Muara Enim Dipanggil KPK Terkait Suap Proyek

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekira Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini