nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelantikan Jokowi-Ma'ruf dan Pertaruhan Citra Indonesia di Mata Dunia

Rizka Diputra, Jurnalis · Jum'at 18 Oktober 2019 07:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118122 pelantikan-jokowi-ma-ruf-dan-pertaruhan-citra-indonesia-di-mata-dunia-EqMau5KBMy.JPG Presiden dan Wapres terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Foto: Setneg.go.id)

HANYA tinggal menghitung hari, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan diambil sumpahnya untuk memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan. Mata dunia akan tertuju ke Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta yang menjadi venue pelantikan sang pemimpin petahana bersama wakil barunya itu.

Sederet persiapan pun dilakukan, mulai dari bersoleknya gedung parlemen, pengamanan ekstra ketat hingga para relawan pendukung dari berbagai daerah yang siap menyambut kedua pemimpin itu di Istana Negara pasca-dilantik.

Tak banyak yang diserukan Jokowi menyongsong hari pelantikannya bersama Ma'ruf Amin. Ia hanya ingin penyelenggaraan seremoni pelantikan itu berlangsung secara sederhana, namun tanpa mengurangi esensi dari acara pelantikan presiden dan wakil presiden itu sendiri.

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kehikmatan dan keagungan acara itu, saya rasa itu yang kami sampaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu 16 Oktober 2019.

Kepala Negara bahkan mempersilakan bila elemen relawan pendukungnya di Pilpres 2019 lalu hendak menggelar syukuran untuk merayakan pelantikan Jokowi-Ma'ruf. "Ya, kalau mau syukuran juga tidak apa-apa, kan syukur," katanya menambahkan.

Presiden JokowiPresiden Jokowi (Foto: Biro Pers Istana)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku belum mengetahui rencana arak-arakan dirinya setelah dilakukan pelantikan di Gedung MPR/DPR. Namun, ia tidak mempersoalkan soal rencana yang akan dilakukan para relawannya.

"Kalau mau arak-arakan juga enggak apa-apa, ada arak-arakan," kata dia.

Karnaval Budaya Batal Digelar

Pelaksanaan syukuran inaugurasi dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang di dalamnya terdapat karnaval budaya penyambutan Presiden Jokowi akhirnya dibatalkan.

Mulanya, karnaval budaya akan disiapkan untuk penyambutan Jokowi-Ma'ruf dari bundaran Patung Kuda hingga Istana setelah pelantikan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasi upaya relawan dan masyarakat yang berencana mengadakan syukuran inaugurasi pelantikan. Namun, Jokowi menginginkan acara tersebut dilaksanakan secara sederhana.

KSP MoeldokoMoeldoko (Foto: Okezone.com/Fakhri)

"Pak Presiden menginginkan acara itu dilaksanakan secara sederhana, khidmat, dan agung dilakukan di Gedung MPR. Tetapi juga sebuah pesan kuat yang disampaikan, Presiden ingin acara yang diminta teman-teman (relawan) tidak dilaksanakan secara berlebihan," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Jokowi kata dia, ingin segera bekerja, sehingga tidak perlu ada kesenangan yang berlebihan. "Tak perlu ada euforia agar teman-teman yang menyiapkan tidak kecewa. Langsung bekerja itu yang ditunggu masyarakat," kata dia.

Pada dasarnya lanjut Moeldoko, Jokowi sangat mengapresiasi dan bangga atas berbagai upaya relawan dan segenap komponen masyarakat untuk mengadakan syukuran, mulai karnaval dan parade budaya dengan melibatkan massa cukup besar.

"Supaya jangan sampai nanti ada diskusi berkepanjangan. Saya ajak teman-teman relawan bisa memahami. Intinya Bapak Presiden mau kerja saja," tandasnya.

Pengamanan Ekstra Ketat

Setidaknya, sebanyak 31 ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri akan dikerahkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI.

"Untuk itu dari Polda Metro Jaya dan TNI sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa 15 Oktober 2019.

Ribuan personel gabungan itu nantinya akan ditempatkan dalam tiga ring. Mulai dari lokasi pelantikan hingga kawasan menuju Gedung DPR/MPR, Senayan. Ring pertama adalah lokasi pelantikan di Gedung DPR. Nantinya, akan ada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di sana.

Selanjutnya, ring kedua adalah kawasan di sekitar Gedung DPR. Akan ada personel gabungan TNI-Polri yang juga akan melakukan penjagaan ketat.

"Ring ketiga juga ada di sekitar kawasan gedung DPR. TNI dan Polri yang menjaga di sana," sebut Argo.

Terkait pengalihan arus lalu lintas, ia menyebut hal itu bersifat situasional. Perencanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. "Nanti kita akan melihat situasi seperti apa," tuntasnya.

Polisi BerjagaPersonel Polri gelar apel (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

Istana Gelar Doa Bersama

Pihak Istana Kepresidenan, Jakarta akan menggelar doa bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin usai dilantik di Gedung MPR/DPR RI.

"Kalau Istana hanya nanti ada berdoa bersama, mungkin dipimpin oleh Pak Wapres (Ma'ruf Amin)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Rabu 16 Oktober 2019.

Doa bersama tersebut dilaksanakan sebagai pengganti acara karnaval budaya yang dibatalkan. Namun, Moeldoko menegaskan bahwa pembatalan acara tersebut bukan karena persoalan keamanan Presiden.

"Pembatalan karnaval budaya apakah ada kaitannya dengan keamanan, tidak. Jelas pesannya, Presiden ingin cepat bekerja saja dan dilaksanakan sederhana, tidak ada alasan lain," tuturnya.

Jokowi-Maruf AminJokowi dan Ma'ruf Amin (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

Mantan Panglima TNI itu juga mempersilakan masyarakat di daerah yang ingin melaksanakan syukuran. Menurut dia, hanya acara di Ibu Kota yang dibatalkan lantaran Jokowi ingin pelantikannya digelar sederhana saja.

"Apakah ada syukuran, kalau di daerah syukuran dipersilakan, tidak apa-apa, boleh saja," tandas Moeldoko.

Larangan Demo saat Pelantikan

Aparat kepolisian mengambil tindakan diskresi untuk tidak akan memproses Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa sejak Selasa 15 Oktober 2019 hingga Minggu (20/10/2019) atau hari H pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Kebijakan yang artinya melarang unjuk rasa selama lima hari ini ditujukan demi tercipta suasana kondusif.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menjelaskan, diskresi kepolisian itu bertujuan menjaga harkat dan martabat serta citra Indonesia di mata internasional. Pasalnya, pelantikan itu dihadiri pimpinan dan perwakilan dari negara-negara sahabat.

"Dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden yang dihadiri oleh pimpinan negara asing, dan untuk menjaga harkat dan martabat Indonesia, maka Polda Metro Jaya menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unjuk rasa," kata Argo.

Kabid Humas Polda MetroKombes Pol Argo Yuwono (Foto: Okezone.com/Putera)

Kebijakan ini justru menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Namun, Presiden Jokowi justru menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang masyarakat menggelar demonstrasi. Sebab, unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.

“Namanya demo dijamin konstitusi. Tidak ada (pelarangan)," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Pertaruhan Citra Indonesia di Mata Dunia

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pengamanan ekstra ketat menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 memang harus dilakukan. Menurutnya, hal tersebut sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin jalannya acara pelantikan secara aman dan tertib.

Puan mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sangat krusial, sehingga perlu diantisipasi. Terlebih pengamanan juga sudah menjadi tanggung jawab utama dari institusi intelijen. Namun Puan tidak menjelaskan apakah sudah ada ancaman jelang pelantikan tersebut.

"Ya, mungkin saja (ada ancaman pada saat acara pelantikan-red), karena laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia, namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya tentu saja harus dilakukan pihak keamanan terkait," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Selasa 15 Oktober 2019.

Puan MaharaniPuan Maharani (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

Di sisi lain, lanjut Puan, pengamanan ekstra dalam pelantikan itu juga perlu dilakukan mengingat acara itu dihadiri oleh tamu dari berbagai negara. Hal itu akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara aman.

"Bahwa antisipasi keamanan yang ekstra ketat ya memang harus dilakukan, untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara khidmad, secara tertib damai dan nyaman dengan saling menghormati," tuturnya.

Ia menambahkan, jika intelijen mendapat info tentang adanya ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan tersebut.

"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," kata Puan memungkasi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini