nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kapolri: Pelarangan Demo Jelang Pelantikan Presiden demi Harkat-Martabat Bangsa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 11:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118084 kapolri-pelarangan-demo-jelang-pelantikan-presiden-demi-harkat-martabat-bangsa-VBHUz49N7H.jpg Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan izin demonstrasi menjelang pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden terpilih periode 2019–2024. Langkah ini diambil untuk menjaga harkat dan martabat bangsa.

Tito mengatakan bakal banyak tamu penting saat pelantikan nanti, seperti kepala negara sahabat, kepala pemerintahan, hingga utusan khusus negara lainnya.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Pemerintah Tidak Pernah Larang Demonstrasi

"Ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang tertib dan damai," ujar Tito dalam apel gabungan TNI-Polri di Lapangan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

Dia mengungkapkan, unjuk rasa yang belakangan marak terjadi kerap berlangsung rusuh. Tito menerangkan bahwa massa demonstrasi terdiri dari mahasiswa yang idealis dan "penumpang gelap" yang sengaja memanfaatkan demo untuk melakukan aksi anarkis.

"(Pelantikan) ini momentum internasioanl. Semua media internasional akan meilihat. Untuk itu, kita tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk," tegas dia.

Tito mengimbau masyarakat tidak memobilisasi massa untuk menggelar demonstrasi menjelang pelantikan Kepala Negara yang akan berlangsung di Gedung DPR/MPR pada Minggu 20 Oktober 2019.

Baca juga: Jokowi Bolehkan Demo saat Pelantikan Presiden, Polda Metro Tak Keluarkan Izin

Mantan kepala Polda Metro Jaya ini menerangkan bahwa unjuk rasa dengan memobilisasi massa berpotensi menimbulkan kerusuhan.

"Karena mobilisasi massa itu mempunyai psikologi publik, psikologi massa. Bisa mudah sekali menjadi rusuh dan anarkis. Pengalaman kita, demo waktu mahasiswa siang aman-aman saja. Malamnya mulai lempar batu, bakar segala macam, dan dengan senjata mematikan, dan berbahaya. Itu merusak fasilitas umum," lanjut Tito.

"Kalau selama ini demonya aman-aman saja, kita no problem. Tapi ini demonya yang belakangan, mohon maaf, ada yang idealisme. Ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan tersendiri," tambah mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini.

Ia memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum tidak mengenal izin dari kepolisian untuk menggelar aksi unjuk rasa. UU tersebut, kata Tito, hanya mengatur tentang kewajiban demonstran untuk memberitahukan aksi demonstrasinya kepada pihak kepolisian.

"Kemudian penyampaian pendapat itu tidak bersifat absolut, artinya saya ingin berunjuk rasa sebebas-bebasnya, tidak. Selama ini banyak yang salah kaprah, tolong baca betul UU itu," papar Tito.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wapres 

Dia melanjutkan, Pasal 6 UU 9/1998 mengatur lima batasan dalam melakukan unjuk rasa. Pertama, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kedua, tidak boleh mengambil HAM orang lain. Ketiga, harus menjaga etika dan moral. Keempat, massa harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalau ini dilanggar, ada Pasal 15 yang mengatur bahwa unjuk rasa yang mengatur Pasal 6 itu dapat dibubarkan. Kalau dalam pembubaran itu ada perlawananan, maka ada pasal lain yakni Pasal 211–218 KUHP untuk saudara diperingatkan. Tiga kali diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran Pasal 218. Walaupun ringan ancamannya itu tetap ada prosedur hukumnya," terang Tito.

Baca juga: Panglima: TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Presiden dan Wapres 

Ia menegaskan bahwa demonstran bisa dipidana bila saat dibubarkan melakukan perlawanan. Apalagi, lanjut dia, sampai mengakibatkan korban dari aparat TNI-Polri yang melakukan pengamanan aksi demonstrasi.

"Kalau seandainya ada perlawanan yang mengakibatkan korban dari petugas itu ada ancamannya lagi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini