nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua DPC PDIP Muara Enim Dipanggil KPK Terkait Suap Proyek

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 10:43 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118058 ketua-dpc-pdip-muara-enim-dipanggil-kpk-terkait-suap-proyek-cpdptA5RkH.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Muara Enim, Aries HB dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK‎), pada hari ini, Kamis (17/10/2019).

Sedianya, Aries HB dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Aries akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Muara Enim untuk proses penyidikan Bupati Ahmad Yani (AY).

"Yang bersangkutan diperi‎ksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Punya Harta Rp4,7 Miliar

Belum diketahui kaitan Aries dengan kasus suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, tersebut. Diduga, KPK sedang menelisik konstruksi serta aliran suap terkait sejumlah proyek di dinas PUPR Muara Enim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ilustrasi

Ahmad Yani diduga menerima suap sekira Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini