nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pertanyakan Status Undang-Undang Baru, KPK Undang Dirjen Kemenkum HAM

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 10:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2118039 pertanyakan-status-undang-undang-baru-kpk-undang-dirjen-kemenkum-ham-NEZAogUWG0.jpg Ketua KPK, Agus Rahardjo (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mempertanyakan soal status Undang-undang KPK yang baru. Agus mengaku belum mengetahui dengan pasti apakah Undang-undang tersebut sudah diundangkan.

"Kita pun juga bertanya-tanya, karena kan di dalam prosesnya, kemudian juga ada typo kemudian kembali lagi ke DPR kan, jadi kita belum tahu betul apakah besok (hari ini) itu, betul-betul akan diundangkan, jadi kita belum tahu," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Oktober 2019, malam.

Sekadar informasi, Undang-undang KPK baru hasil revisi yang banyak menuai polemik akan diberlakukan pada hari ini, Kamis (17/10/2019). Meskipun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani aturan tersebut.

Sesuai aturan yang berlaku, Undang-undang tersebut akan resmi berlaku setelah 30 hari pasca-paripurna DPR dan pemerintah mengesahkannya, meskipun belum ada tanda tangan Presiden.

Jika merujuk tanggal sidang paripurna pada 17 September 2019, maka hari ini tepat 30 hari untuk menerbitkan Undang-undang KPK yang baru. Dengan demikian, Undang-undang KPK baru itu wajib diundangkan hari ini meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi.

Pengundangan Undang-undang KPK baru sendiri ada di kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Kemenkum HAM wajib memberikan penomoran terhadap Undang-undang KPK hasil revisi tersebut.

Gedung KPK

Gedung KPK (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Hal itu termaktub dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal itu disebutkan bahwa aturan baru harus ditempatkan dalam lembaran resmi dengan maksud agar setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Kata Agus, pihaknya berencana mengundang Direktur Jenderal (Dirjen) Perundang-undangan Kemenkum HAM untuk mengetahui dengan pasti status Undang-undang KPK yang baru. Agus ingin memastikan apakah Undang-undang KPK termutakhir itu sudah diundangkan atau belum.

"Oleh karena itu, besok (hari ini), kita itu mau undang Dirjen Peraturan Perundangan dari Kemenkum HAM, untuk mengetahui kejelasan dari status UU tersebut," jelasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini