nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Suap Wali Kota Medan: Tambal Biaya Keluarga ke Luar Negeri hingga Pelicin Jabatan

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2019 05:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 17 337 2117986 suap-wali-kota-medan-tambal-biaya-keluarga-ke-luar-negeri-hingga-pelicin-jabatan-1VG8es41bw.jpg Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin resmi ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari kasus yang menimpanya, terkuak Dzulmi Eldin diduga dapat pelicin memuluskan orang naik jabatan hingga mengajak keluarga ke luar negeri dengan duit negara.

Pada 6 Februari 2019, Dzulmi Eldin sebagai atasan langsung mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kota Medan. Usai pelantikan Isa, diduga menerima pemberian uang senilai Rp20 juta.

"IAN (Isa Ansyari) memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada tanggal 18 September 2019, IAN juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada TDE (Tengku Dzulmi Eldin)," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota dan Kadis PUPR Medan Tersangka Suap

Wali Kota Medan di KPK Foto: Arie Dwi

Perkara selanjutnya, pada Juli 2019 Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerjasama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua orang anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

"Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar)," tuturnya.

Hal itu mengakibatkan terdapat pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak tour & travel pun menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi Eldin.

Syamsul Fitri kemudian diperintah Dzulmi Eldin untuk mencari dana guna menutupi pengeluaran tadi sekira Rp800 juta. Atas permintaan itu, Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi wali kota.

Baca Juga: Wali Kota Medan Ditahan KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Kemudian, 10 Oktober 2019, Syamsul menghubungi Aidiel Putra Pratama, ajudan Zulmi Eldin untuk menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. Syamsul lalu membuat daftar kepala dinas yang akan dimintai dana, termasuk yang ikut ke Jepang.

Isa Ansyari meski tak ikut ke Jepang turut dimintai. Ia pun diduga diminta uang karena karena diangkat sebagai Kadis PU oleh Dzulmi Eldin.

"Di dalam daftar tersebut, IAN ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp250 juta. Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2019, SFI menghubung IAN untuk meminta bantuan dana sebesar Rp250 juta," ujarnya.

Keesokan harinya Isa Ansyari menghubungi Syamsul. Lalu Syamsul menyampaikan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening bank atas nama kerabat dari Aidiel. Pada 15 Oktober 2019, Isa Ansyari mentransfer Rp200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Syamsul. Adapun Syamsul kemudian bertemu dengan Aidiel dan menyampaikan bahwa uang sebesar Rp200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya.

Aidiel lalu menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekannya sesama ajudan wali kota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler Pemkot Medan. Salah satu ajudan Wali Kota Medan yang lain yaitu Andika (AND) kemudian menanyakan kepada Isa Ansyari tentang kekurangan uang sebesar Rp50 juta yang disepakati. Isa menyampaikan untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya.

Pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, AND datang ke rumah Isa Ansyari untuk mengambil uang Rp50 juta yang ditujukan untuk Dzulmi Eldin. Di saat perjalanan dari rumah IAS, kendaraan AND diberhentikan oleh Tim KPK untuk diamankan beserta uang tersebut.

"Pada saat kendaraan AND dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal, AND memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabrak Petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri. AND kemudian kabur bersama uang sebesar Rp50 juta tersebut dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini," ujarnya.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Elmi dan Syamsul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Isa Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ari)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini