nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wahid Husein dan Wawan Jadi Tersangka Gratifikasi Fasilitas Lapas Sukamiskin

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 23:55 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117941 wahid-husein-dan-wawan-jadi-tersangka-gratifikasi-fasilitas-lapas-sukamiskin-qTf7os2YsL.jpg Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan terkait dengan kasus dugaan jual-beli fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kali ini, lembaga antirasuah melakukan penyidikan adanya kasus gratifikasi terkait dengan perkara tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, dalam dalam proses penyelidikan pihaknya menemukan adanya keterlibatan pihak lain. Oleh sebab itu, KPK memutuskan untuk meningkatkan perkara gratifikasi ini ke tahap penyidikan.

Baca Juga: Ini Fasilitas Seharga Rp500 Juta yang Didapat di Lapas Sukamiskin 

Dalam kasus gratifikasi ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah, Wahid Husein dan Deddy Handoko yang merupakan mantan Kalapas Sukamiskin, terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, dan almarhum Fuad Amin.

"Dalam penyidikan tersebut sekaligus ditetapkan lima orang tersangka," kata Basaria dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Kalapas Sukamiskin  

Basaria menyebut, untuk tersangka almarhum Fuad Amin saat ini telah meninggal dunia dalam proses penyidikannya. Sehingga, tuntutan pidana pada almarhum Fuad Amin dihentikan lantaran meninggal dunia.

Dalam proses penyidikan gratifikasi ini, KPK menduga bahwa telah terjadi pemberian beberapa mobil mewah dari narapidana kepada Kalapas Sukamiskin ketika itu.

Wawan

Penberian dari narapidana kepada Kalapas Sukamiskin itu diduga kuat agar warga binaan mendapatkan fasilitas yang mewah dan bebas keluar masuk dari balik jeruji besi.

"Ada istilah yang rasanya tepat dalam konteks ini, “it takes two to tango”. Artinya, kedua belah pihak memiliki tanggungjawab yang sama, dan tidak mungkin akan berjalan jika salah satu tidak berkomitmen. Kami berharap kepemimpinan instansi-instansi atau lembaga negara berikutnya memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan korupsi. Karena jika korupsi berhasil dicegah maka tidak perlu dilakukan penindakan. Namun, jika kejahatan telah terjadi, sebagai penegak hukum, KPK bertanggung jawab untuk menanganinya," papar Basaria.

Baca Juga: Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Wahid Husien Dipastikan Tak Dapat Keistimewaan

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini