nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Wali Kota dan Kadis PUPR Medan Tersangka Suap

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 23:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117938 kpk-tetapkan-wali-kota-dan-kadis-pupr-medan-tersangka-suap-i0rLDBwniC.jpg Pimpinan KPK konferensi pers penetapan status tersangka Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin di Kantor KPK, Jakarta (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni,‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Setelah melakukan pemeriksan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tipikor dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (‎16/10/2019).

Baca Juga: KPK OTT Lagi, Giliran Kepala Daerah di Medan Terciduk

Dzulmi dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

KPK Foto: Arie Dwi

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Medan Sebut Pihak yang Minta "Bantuan" Pejabat Jadi Beban

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini