nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Diskresi Demo saat Pelantikan Presiden, Polri Utamakan Harkat dan Martabat Bangsa

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 18:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117832 soal-diskresi-demo-saat-pelantikan-presiden-polri-utamakan-harkat-dan-martabat-bangsa-CfMfyOFJLx.jpg Polisi Amankan Demo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengeluarkan diskresi untuk mengimbau agar elemen masyarakat tidak menggelar demonstrasi ketika pelaksanaan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen, Mohammad Iqbal menjelaskan, Polri tidak pernah melakukan pelarangan terhadap masyarakat yang menggelar demonstrasi. Mengingat hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) kebebasan berpendapat.

Tetapi, Iqbal menyebut bahwa, diskresi Polda Metro Jaya tersebut sebagai wujud untuk menjaga harkat dan martabat Bangsa Indonesia di mata dunia. Pasalnya, pelantikan Presiden adalah momentum yang sakral.

"Ini wajah bangsa, harkat, dan martabat bangsa. Pada hari pelantikan presiden, pemimpin negara, kepala negara, hadir dari penjuru dunia. Kami mengimbau seluruh masyarakat yang ingin menjaga bangsa ini, kita bangsa yang besar. Tunjukan kita jadi tauladan bagi bangsa lain. Kita dewasa berpolitik. Yang ingin menyampaikan aspirasi, hati-hati dengan penunggang gelap," kata Iqbal usai acara FGD Divisi Humas Polri di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Demo

Baca Juga: Besok BEM SI Tetap Demo Desak Perppu KPK, Istana: Berdialoglah

Selain itu, Iqbal menuturkan, diskresi tersebut juga diambil lantaran mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas untuk bangsa dan negara.

"Polri punya tugas memelihara keamanan di masyarakat. Kami mengayomi dan melindungi masyarakat mana pun. Polri mengamankan, hak diskersi kepolisiannya demo, kepentingan yang lebih besar," tutur Iqbal.

Kepentingan yang lebih besar itu, lanjut Iqbal, didukung oleh sejumlah alasan kuat. Pertama adalah kekhawatiran ruang demonstrasi yang dibuka malah menjadi wadah para pelaku kerusuhan.

"Pada tanggal 30 September. Apakah itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran. Saya tidak menunjuk siapa, tapi itu jelas bukan mahasiswa tapi perusuh yang mendompleng. Nah itu kami mengantisipasi ini," ucap Iqbal.

Iqbal menyebut, Polda Metro Jaya kemudian berkaca dari pengalaman sebelumnya dan akhirnya mengeluarkan diskresi untuk melarang setiap kegiatan demonstrasi hingga pelantikan presiden terpilih selesai.

"Kalau ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat, artinya mereka pelaksanaan anarkis tidak mentaati pasal 6, akan kami bubarkan. Itu bukan brutal, tapi melanggar pidana. Coba kita lihat aksi belakangan ini. PMJ yang tugasnya memelihara kamtibmas, demi kepentingan besar," papar Iqbal.

Iqbal

Lebih lanjut, Iqbal berharap masyarakat dapat saling mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelantikan presiden terpilih berlangsung. Menyampaikan pendapat di muka umum memang tertera dalam undang-undang, hanya saja ada batasan yang juga diatur.

Seperti diantaranya menjaga aksi berdampak pada kemacetan, menghormati aturan moral yang diakui oleh khalayak umum, menaati aturan undang-undang, menjaga keamanan dan ketetapan umum, hingga yanh paling krusial adalah menjaga keutuhan dan keamanan bangsa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini