nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Besok BEM SI Tetap Demo Desak Perppu KPK, Istana: Berdialoglah

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 17:50 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117801 besok-bem-si-tetap-demo-desak-perppu-kpk-istana-berdialoglah-ibP86y18Ch.jpg Ilustrasi Aksi Mahasiswa (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jabodetabek-Banten berencana akan menggelar aksi di Istana Negara untuk mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Mengingat, besok UU KPK yang direvisi akan dilaksanakan bila tak dikeluarkannya Perppu.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa seharusnya mahasiswa bisa melakukan hal lainnya yang lebih intelektual selain aksi demonstrasi semata.

Salah satunya adalah, kata Ngabalin mengedepankan proses dialog. Mengingat, ketika itu Presiden sempat mengundang perwakilan BEM SI namun ditolak.

"Berdialog lah, kasih argumen yang rasional sebagai masyaraat yang intelektual. Tapi ruang itu setelah Presiden setuju, mahasiswanya buat persyaratan ini itu, dan Presiden kan tak mungkin waktunya padat datang saja dulu. Jangan berteriak, kita kan masyarakat kampus," kata Ngabalin usai FGD Polri di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Ngabalin

Baca Juga: Karnaval Budaya Batal, Istana Pilih Gelar Doa Bersama Usai Jokowi-Ma'ruf Dilantik

Oleh sebab itu, Ngabalin meyayangkan sikap dari mahasiswa yang menolak niat baik dari Presiden untuk melakukan dialog mengenai UU KPK.

Dengan begitu, menurut Ngabalin, apabila Presiden memutuskan untuk tidak menerbitkan Perppu maka sebaiknya kelompok masyarakat yang keberatan UU KPK melakukan langkah hukum yang sebagaimana diatur.

"Tapi itu tidak dilakukan. setelah diundangkan, dikasih nomor, monggo berdebat kita berbusa-busa di Mahkamah Konstitusi (MK). Kita latih orang untuk belajar," ujar Ngabalin.

Disisi lain, Ngabalin menekankan bahwa sampai saat ini Presiden Jokowi masih memiliki komitmen yang tinggi untuk membantah praktik korupsi di Indonesia serta menguatkan lembaga antirasuah.

"Presiden punya komitmen untuk menguatkan KPK, " tutup Ngabalin.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini