nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kala Mendagri Sebut Indonesia "Negara Ormas"

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 12:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117623 kala-mendagri-sebut-indonesia-negara-ormas-i0SzQEekTa.jpg Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Dok Puspen Kemendagri)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyinggung banyaknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar di pemerintah. Saking banyaknya, Tjahjo menyebut Indonesia sebagai "negara ormas".

Hal tersebut dikatakan Tjahjo ketika berpidato di acara Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila, di Jakarta, Rabu (16/10/2019). Ia mengatakan, tantangan bangsa saat ini ialah lebih menebalkan cinta terhadap Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

Baca juga: Mendagri: Radikalisme dan Terorisme Harus Kita Lawan 

"Setelah 74 tahun kita merdeka, yang seharusnya kita tak perlu lagi membicarakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tapi dalam mencermati dinamika politik yang ada justru masalah ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati dengan baik," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Puspen Kemendagri)

Ia menyinggung banyaknya ormas di Indonesia. Tjahjo mengatakan jumlah ormas di tingkat pusat hingga kabupaten/kota mencapai 428.080.

Baca juga: Kesbangpol Jadi Agen Utama Penggerak Pancasila di Tanah Air 

Izin yang diajukan oleh mereka beragam, mulai Kemendagri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga Kementerian Luar Negeri.

"Contoh kecil, negara kita itu negara ormas. Jumlah ormas di tingkat pusat sampai kabupaten/kota itu mencapai 428.080. Ada yang didirikan di level provinsi, kota. izinnya bisa lewat Kemendagri, Kesbangpol, Kemenkumham, dan Kemenlu," jelasnya.

Dari ratusan ribu ormas yang terdaftar, rupanya ada beberapa yang terang-terangan tidak ingin mencantumkan Pancasila sebagai ideologinya di AD/ART. Tetapi, Tjahjo tidak menyebut ormas yang dimaksud.

"Dari 428 ribu sekian ormas itu ada yang terang-terangan tidak mau mengubah AD/ART-nya dan tidak mencantumkan Pancasila sebagai ideologi. Ini yang terdaftar. Yang tidak terdaftar masih banyak lagi. Jadi tugas Kesbangpol mencermati perkembangan ormas dan kelompok yang ada di daerah masing-masing yang punya agenda strategis," tutur Tjahjo.

Baca juga: Terkait OTT Bupati Lampung Utara, Mendagri Ingatkan Sumpah Jabatan 

Dia memberi contoh eksisnya ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang didirikan oleh Ahmad Mussadeq. Gafatar dinyatakan sebagai organisasi sesat dan akhirnya dilarang oleh pemerintah.

"Saya ambil contoh Gafatar. Pendaftarannya sebagai organisasi sosial. Rekrutmen tertutupnya kita tidak pernah memonitor. Rekrutmen terbukanya didiamkan. Setelah sampai tahap hijrah luar Jawa, baru kaget kita, 'Oh sudah kumpulkan dana beli senjata untuk melawan pemerintah yang sah.' Punya agenda ideologi lain selain Pancasila," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK, Kemendagri: Pemerintahan Tetap Berjalan 

Oleh karena itu, Tjahjo meminta jajaran Kesbangpol di seluruh daerah mencermati perkembangan ormas yang jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai ormas memiliki agenda politik yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini