nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Jawab soal Wacana Amandemen UUD 1945

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 12:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 16 337 2117607 jokowi-jawab-soal-wacana-amandemen-uud-1945-0d4jDTsYX1.jpg Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perlu adanya kajian secara mendalam sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945 oleh MPR.

Selain itu, MPR juga perlu menampung semua usulan dari para tokoh bangsa, akademisi, hingga tokoh masyarakat guna menjadi rumusan dalam mengamandemen UUD 1945 itu.

"Yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu memanpung usulan-usualan dari semua tokoh, akademisi, masyarkat, yang penting usulan-usulan harus ditampung, masukan ditampung sehingga bisa dirumuskan," kata Jokowi.

Jokowi

Baca Juga: Prabowo-Paloh Ingin Amandemen UUD Menyeluruh, Pengamat: Perlu Kajian Mendalam

Kepala Negara enggan berkomentar terlalu jauh apakah amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas atau menyeluruh. Pasalnya, saat ini MPR masih terus melakukan kajian-kajian tersebut.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja melakukan kajian, menampung usulan-usualan yang ada ya," papar Jokowi.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjamin bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar karena semua pihak akan diajak konsultasi guna merumuskan amandemen tersebut.

"Segala sesuatunya kami konsultasikan dengan Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, dan menjadi salah satu stakeholder bangsa kita, MPR tidak dalam posisi yang tidak buru-buru, kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, di tengah-tengah masyarakat," kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, tak ada wacana Presiden dipilih kembali MPR dalam amandemen UUD 1945 itu. Ia memastikan bahwa Presiden tetap akan dipilih rakyat melalui pilihan langsung.

"Ini tidak terkait dengan perubahan terkait perubahan rinci perubahan politik, persiden tetap dipilih rakyat, Presiden bukan lagi mandataris negara, Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR itu tetap," jelas Bamsoet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini