Petaka Nyinyiran Istri sang Prajurit TNI : Okezone Nasional

KASUS penusukan terhadap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto ada yang menanggapinya secara negatif, seperti yang beredar di media sosial (medsos).

Istri mantan Komandan Daerah Militer (Dandim) 1417 Kendari, Sulawesi Tenggara, Kolonel Hendi Suhendi, Irma Nasution, termasuk yang menyinyiri peristiwa penusukan terhadap Wiranto lewat akun Facebook miliknya.

Akibat perilaku istrinya di medsos tersebut, Kolonel Hendi Suhendi dicopot dari jabatannya sebagai Dandim dan dihukum tahanan selama 14 hari karena melanggar UU Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer. Serah terima jabatan Dandim 1417 Kendari dari Kolonel Hendi Supendi ke Kolonel Inf Alamsyah di Aula Markas Korem 143 Halu Oleh, Sultra, Sabtu (12/10/2019), diwarnai isak tangis sang istri.

"Saya terima apa yang menjadi keputusan dari pimpinan dan pelajaran buat kita, ada hikmah buat kita semua," kata Hendi.

Kolenel Kav Hendi bersama istri saat serah terima jabatan (foto: ist)

Sementara Irma Nasution dilaporkan anggota Denpom VII-5 Kendari ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kepolisian pun telah menerima laporan itu dan tengah mempelajarinya.

Sersan Dua (Serda) Z juga mendapat hukuman gara-gara postingan istrinya, LZ, di medsos yang menyinyiri penusukan terhadap Wiranto di Pandeglang, Banten, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Serda Z yang bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda di Bandung, Jawa Barat, dicopot dari jabatannya. Ia juga dihukum tahanan selama 14 hari.

5 Prajurit AD Disanksi

Belakangan, jumlah prajurit TNI AD yang dihukum karena penusukan terhadap Wiranto bertambah. Sebanyak 5 prajurit TNI AD disanksi akibat unggahan di medsos terkait insiden penusukan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, kelima orang tersebut sudah dijatuhi sanksi karena melanggar hukum disiplin militer.

Andika menjelaskan, dari 7 prajurit yang dihukum, 6 di antaranya gara-gara tidak menjaga keluarganya sesuai perintah TNI yakni untuk bermedia sosial dengan bijak. Sementara 1 orang prajurit lainnya dihukum karena yang bersangkutan menyalahgunakan medsos.

"Makanya hukuman disiplin militer. Artinya tetap kami memberikan kesempatan terhadap kinerjanya selama ini. Kami tetap berharap yang bersangkutan bisa memperbaiki diri," kata Andika di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Jadi satu orang (prajurit) yang kita hukum karena kelakukannya sendiri. Hukuman disiplinnya lebih berat sedikit. (Sedangkan) enam orang itu yang istrinya," kata Andika.

Diketahui, prajurit yang menyinyiri penusukan Wiranto di medsos tersebut dihukum lebih berat dengan masa tahanan maksimal 21 hari.

Terkait identitas ke-5 prajurit yang baru disanksi tersebut, Andika mengungkapkan komando resor militer (korem) dan komando distrik militer (kodim). Jabatan kelima prajurit yang disanksi itu mulai dari prajurit kepala, sersan, hingga kopral.

"Jadi yang di Korem Padang adalah prajurit kepala itu tamtama, kemudian yang di Kodim Wonosobo itu kopral dua tamtama juga, kemudian yang di Korem Palangkaraya itu sersan dua bintara, Kodim Banyumas ada sersan dua, dan di Kodim Muko-Muko di Jambi itu adalah kapten," tuturnya.

KSAD Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Ist)

Andika berujar, hukuman disiplin ini sebetulnya pembinaan yang dilakukan TNI dengan harapan yang bersangkutan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena itu, setelah menjalani sanksi, prajurit tersebut dapat melanjutkan kariernya kembali di TNI.

"Saya melihat bahwa anggota kita adalah anggota yang sebenarnya adalah prajurit yang bagus. Kami harus mengingatkan karena sudah berkali-kali kita ingatkan agar kita lebih bertanggung jawab," katanya.

Tak Terkait Radikalisme

Jenderal Andika Perkasa menegaskan, sanksi terhadap 7 prajurit AD tersebut tidak terkait radikalisme. Menurutnya, mereka dihukum lantaran unggahan di medsos yang tidak patut terkait peristiwa penusukan terhadap Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto Ditusuk saat Menghadiri Peresmian Gedung Baru Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Banten (foto: Ist)

"Dari awal saya tidak pernah menyebut atau membicarakan radikalisme. Tindakan kami murni karena mereka tidak bisa menjaga bagaimana bersosial media sehingga terjadilah penyalahgunaan," katanya.

Menurutnya, penusukan terhadap Wiranto bukanlah peristiwa main-main. Itu karena peristiwa tersebut dapat berakibat fatal. Karena itu, pihaknya perlu mengambil tindakan tegas terhadap 7 prajurit AD tersebut.

"Jadi harus ada karena memang tidak bisa, tidak boleh dianggap main-main ini peristiwa yang hampir merenggut nyawa seseorang. Enggak usah kita ngomong pejabat atau bukan pejabat, ini menyangkut nilai kemanusiaan, seseorang yang hampir kehilangan nyawa kemudian dipermainkan, itu saja," tuturnya.

Sebelumnya

Selanjutnya