nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pejabat BPK Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek Air Minum KemenPUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 15 Oktober 2019 11:35 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 15 337 2117043 pejabat-bpk-diperiksa-kpk-terkait-suap-proyek-air-minum-kemenpupr-obFexilKa2.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Auditorat IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sudopo. Sedianya, Sudopo akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di KemenPUPR.

"Yang bersangkuta diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ‎LJP (Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10/2019).

Selain Sudopo, KPK juga memanggil lima saksi lainnya yakni, dua pejabat BPK Akhmad Purwanto dan Janu Hasnowo serta Kasatker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur, Dahlia Ernawati.

KPK

Baca Juga: Anggota BPK Rizal Djalil Melenggang Bebas Usai Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Kemudian, Konsultan Individual KemenPUPR PSPAM Strategis, Sefhie Putri Pratama dan Staf Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo, Yohanes Herman Susanto. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka Leonardo Jusminarta Presetyo.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di KemenPUPR.

Namun, keduanya belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka. Belum diketahui apakah KPK akan langsung menahan Rizal Djalil pada pemeriksaan kali ini atau tidak.

Dalam perkara ini, Rizal diduga menerima suap dari Leonardo dengan total nilai 100.000 dolar Singapura pecahan 1.000 dolar Singapura. Uang tersebut diserahkan Leonardo kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga.

‎Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Rizal disinyalir meminta proyek tersebut kepada petinggi SPAM KemenPUPR untuk kemudian dikerjakan proyek oleh perusahaan Leonardo.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rizal‎ disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan yang diduga sebagai pemberi suap, Leondardo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini