nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Masih Garang, Bukti Perppu Tak Diperlukan Lagi

Muhamad Rizky, Okezone · Senin 14 Oktober 2019 21:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 14 337 2116866 kpk-masih-garang-bukti-perppu-tak-diperlukan-lagi-Wx3e92o2Uq.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penindakan, dan sejumlah operasi tangkap tangan, hal tersebut tidaklah membuktikan jika Undang-Undang KPK hasil revisi tidak melemahkan.

Oleh karena itu, tidak ada kegentingan yang memaksa Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Penerbitan Perppu justru akan menjadi preseden buruk khususnya mengenai makna kegentingan yang memaksa.

 Baca juga: Jokowi Masih Butuh Waktu Terbitkan Perppu KPK

Menanggapi hal itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, jika ditelisik secara saksama, tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu seperti yang dipersepsikan selama ini.

"Perppu itu jangan diburu, ia harus datang pada waktunya. Contohnya adalah KPK masih tetap bekerja sebagaimana mestinya, pimpinannya masih komplet. Ada yang diberitakan mengundurkan diri tetapi hingga kini masih bekerja sebagaimana mestinya," kata Sulthan dalam keterangannya, Sabtu (13/10/2019).

Korupsi

 Baca juga: KPK Sangat Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Tunda UU KPK

Dia juga melihat KPK masih melakukan operasi serta penindakan di beberapa daerah. Sulthan menganggap hal itu merupakan bukti bahwa lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu masih menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Revisi terhadap UU KPK hingga saat ini memang belum diberlakukan, karena masih menunggu pengesahan dari presiden hingga nantinya dilanjutkan dengan pengundangan dalam lembaran negara serta mendapatkan nomor," tuturnya.

Namun, sambung dia, jika hingga 17 Oktober presiden belum menandatangani revisi uu tersebut, menurut UUD 1945 seperti yang diamanatkan Pasal 20 Ayat 5 terhitung 30 hari sejak mendapatkan persetujuan bersama maka revisi atas UU KPK berlaku seketika.

Sulthan memaknai soal UU KPK hasil revisi itu merupakan peristiwa konstitusional biasa. Tidak ada yang dikesampingkan apalagi diasumsikan melanggar.

"Komisioner yang baru juga akan segera dilantik pada desember nanti untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kedepan. Proses transisi ini wajar terjadi, jadi jangan didramatisasi," sambungnya.

Dia meminta semua pihak untuk melihat dahulu produk revisi ini berjalan bersama pimpinan yang sekarang, serta akan diteruskan oleh pimpinan yang baru kelak. Prinsipnya perubahan itu adalah kepastian.

"Jangan berprasangka buruk pada sistem negara hukum yang selama ini telah kita sepakati bersama. Ingat, bernegara itu butuh konsistensi pada apa yang telah disepakati, dipikirkan dan yang hendak dilakukan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini