Gerindra-NasDem Usul Amandemen Menyeluruh UUD, MPR: Nanti Akan Dikaji

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 14 Oktober 2019 15:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 14 337 2116686 gerindra-nasdem-usul-amandemen-menyeluruh-uud-mpr-nanti-akan-dikaji-PVTm72ME4R.jpg Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, usulan Prabowo-Surya Paloh tentang amandemen menyeluruh UUD 1945 akan dikaji oleh Badan Pengkajian MPR untuk di samakan persepsinya.

Padahal, saat ini MPR hanya menghendaki amandemen terbatas UUD 1945, yakni menyangkut wewenang MPR menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).

"Bahwa Gerindra, Nasdem, atau partai lain punya usulan lain, itu kan dinamika dan pemikiran masing-masing partai. Itu nanti oleh Badan Pengkajian akan dikaji," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

 Baca juga: GBHN Ikat Program Positif Dilanjutkan Presiden Selanjutnya

Basarah menuturkan, sebelum melakukan amandemen UUD 1945, MPR akan menyerap aspirasi dari masyarakat luas. Selain itu, lembaga tersebut akan menyamakan dulu di internal MPR lewat fraksi dan DPD ihwal bagian mana saja yang mesti diamandemen.

"Pandangan yang sekarang ada dari para ketum parpol, termasuk yang semalam dari Ketum Nasdem dan Gerindra, akan jadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR untuk nanti disamakan persepsinya," jelasnya.

Kendati mengusulkan amandemen menyeluruh, Basarah melihat adanya kesamaan dari para ketum parpol untuk menghendaki kembali hadirnya haluan negara melalui amandemen terbatas UUD 1945.

 Baca juga: Sekjen MUI: Bagi Saya GBHN Sangat Penting

Keputusan mengamandemen UUD 1945, baik secara terbatas ataupun menyeluruh, membutuhkan keputusan politik dari berbagai pihak yang ada. Lalu syarat formiilnya harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR.

Namun sebelum sampai pada tahap itu, fraksi-fraksi akan menyamakan persepsi terlebih dahulu lewat ketua umum parpol. Mereka akan membuat konsensus bahwa semua parpol setuju bahwa amandemen hanya terbatas pada penghidupan kembali haluan negara.

"Jadi hanya mengubah Pasal 3 UUD soal wewenang MPR mengatur haluan negara. Jadi tahapannya masih panjang sekali. Makanya kita didik masyarakat kita untuk open mind, jangan masyarakat diframing bahwa amendemen tidak baik," tukas Basarah.

Dalam pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum NasDem Surya Paloh, didapati tiga kesepakatan politik. Satu di antaranya terkait usulan amandemen menyeluruh UUD 1945.

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara, sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di lokasi, Minggu 13 Oktober 2019 malam.

Sementara itu, PDI Perjuangan menjadi salah satu inisiator agar UUD 1945 diamandemen terbatas, khususnya menyangkut wewenang MPR menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini