KPK Sangat Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Tunda UU KPK

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 14 Oktober 2019 14:56 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 14 337 2116658 kpk-sangat-berharap-jokowi-terbitkan-perppu-tunda-uu-kpk-pTgW7Ik3Qp.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI. Salah satunya, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

UU KPK telah disahkan anggota DPR RI periode 2014-2019. Dalam aturan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 73 Ayat (2), UU itu akan diberlakukan setelah 30 hari disahkan.

Baca Juga:  Presiden Disebut Tak Bisa Ditekan Terbitkan Perppu UU KPK

Jika dilihat dari pengesahannya, tanggal 17 Oktober 2019, UU KPK itu akan dilaksanakan apabila tidak ada Perppu dari presiden.

"Kami berharap kepada presiden untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang ini karena banyak sekali permasalahan pada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Presiden bahwa akan memperkuat KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Jokowi Foto: Ist

Di sisi lain, Syarif menyebut, apabila memang presiden tidak menerbitkan Perppu, mau tidak mau pihaknya akan menjalani UU KPK yang telah disahkan. Meskipun, diakuinya, UU tersebut banyak memiliki keterbatasan satu yang lainnya.

"Kami akan menjalankan kami berharap presiden akan mengeluarkan Perppu kami sangat berharap itu yang kedua kalau pun seandainya tidak dikeluarkan kita akan menjalankan undang-undang yang ada dengan segala keterbatasannya tetapi pada saat yang sama kapan mulai berlakunya undang-undang yang baru. Bagaimana apakah mungkin undang-undang yang baru itu bisa terlaksana sebelum ada dibentuk dewan pengawas juga misalnya," ujar Syarif.

Baca Juga: KPK Pertanyakan Keabsahan Perbaikan UU KPK yang Typo di DPR 

Di sisi lain, Syarif kembali mengingatkan kepada Presiden Jokowi, bahwa UU baru itu justru semakin melemahkan kerja dari lembaga antirasuah.

"Yang berikut lagi misalnya yang paling krusial itu pimpinan KPK bukan pimpinan tertinggi lagi bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan komisioner KPK ke depan," ujar Syarif.

Selain itu, Syarif juga kembali menyinggung soal adanya dewan pengawas KPK. Menurutnya, hal itu akan melahirkan kerancuan dalam melaksanakan proses kinerja dari lembaga antikorupsi.

"Tetapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan itu pasti akan menjadi akan ditentang di praperadilan, bagaimana bukan seorang penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum. Ini akan sangat mempengaruhi kerja KPK ke depan," tutup Syarif.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini