nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa 2 Saksi dalam Kasus Suap Kuota Impor Ikan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 14 Oktober 2019 10:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 14 337 2116526 kpk-periksa-2-saksi-dalam-kasus-suap-kuota-impor-ikan-HE2vXvbY4z.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan tahun 2019.

Kedua saksi itu adalah, Advisor K-Value Manging Partner Cana Asia Limited, Desmond Previn dan pihak swasta, Richard Alexander Anthony. Mereka berdua akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur PT. Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU).

"Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Lembaga antirasuah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah, Direktur Utama (Dirut) Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda (RSU) dan Mujib Mustofa.

Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia.

Risyanto diduga telah menerima uang sebanyak USD30 ribu untuk keperluan pribadinya dari Mujib Mustofa. Aliran uang itu untuk keperluan menerima daftar kebutuhan impor ikan dari Mujib yang berisikan informasi jenis ikan dan jumlah yang ingin diimpor dan commitment fee yang akan diberikan kepada pihak Perum Perindo untuk setiap kilogram ikan yang diimpor.

Barbuk Suap

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga pemberi, Mujib disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Risyanto diduga sebagai penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini