Mantan Ketua Komnas HAM Sebut Presiden Tak Perlu Keluarkan Perppu KPK

Subhan Sabu, Okezone · Minggu 13 Oktober 2019 18:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 13 337 2116384 mantan-ketua-komnas-ham-sebut-presiden-tak-perlu-keluarkan-perppu-kpk-2UVUSRHM8z.jpg Ilustrasi Gedung KPK

MANADO - Menanggapi maraknya perbincangan soal Perppu KPK belakangan ini, mantan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila ikut angkat bicara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru saja disahkan DPR.

Alasannya UU KPK tersebut tidak mengurangi Tugas dan Wewenang KPK. “UU KPK yang baru saja disahkan tidak mengurangi tugas dan wewenang KPK, kalau tidak salah tercantum pada pasal 5,6, dan 7,” ujar Laila, Minggu (13/10/2019).

“UU yang saat ini memperkuat KPK dan tetap memposisikan KPK sebagai lembaga superbody karena memang sudah demikian sejak dilahirkan,” imbuh Laila.

Menurutnya, UU KPK yang sekarang berlaku bukan hanya sekedar memperkuat KPK tapi juga membuat KPK berada di jalan yang benar. "Selama ini KPK sudah cukup kuat dan UU KPK yang baru akan membuat KPK semakin kuat juga benar dalam pelaksanaan organisasinya," ujar mantan Ketua Komnas HAM Periode 2013-2014 itu.

Berbagai polemik yang ada di masyarakat menurut Laila karena prosesnya terlalu dipolitisir dan disimplifikasi sehingga tidak bisa melihat dengan jernih masalah yang timbul.

Ilustrasi

Menurut Laila dorongan agar presiden mengeluarkan Perppu tidak relevan karena cukup menggunakan mekanisme demokrasi yang berlaku saat ini. “Sekarang ada beberapa pihak yang sudah berproses di MK. Sebaiknya menunggu saja proses yang ada di MK, tidak usah ada bumbu politik dan agenda lain,” ujar Laila.

Sebagai lembaga penting di negeri ini, terutama dalam pemberantasan korupsi, menurutnya KPK melakukan evaluasi menyeluruh, karena meski sudah hadir sekitar 17 tahun, tapi korupsi tidak berkurang signifikan.

"Ini harus ada evaluasi menyeluruh dan menurut saya KPK juga harus berperan dalam pencegahan bukan hanya penangkapan," jelasnya.

Setelah 17 tahun berjalan KPK perlu refleksi dan dievaluasi, kalahnya di lima kali pra peradilan dan kasasi MA menunjukkan ada mekanisme yang tidak kuat di KPK. “Kalah di praperadilan menunjukan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di KPK,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pengawasan bisa mengurangi kemungkinan kekalahan tersebut bisa terjadi. Karena ada pengawasan yang kuat sehingga prosedural dalam penyidikan dapat dijalankan sesuai prosedur sehingga cukup kuat apabila harus menghadapi pra peradilan.

“Pengawasan yang dilakukan terkait dengan penyadapan juga semakin memperkuat KPK untuk dapat melakukan penyadapan dengan mendukung prinsip-prinsip penegakan HAM. Penyadapan dilakukan untuk memperkuat tambahan alat bukti bukan mencari alat bukti. Posisinya jangan sampai terbalik,” jelasnya

Baca Juga : Kondisi Membaik, Wiranto Ikut Terapi Berjalan

Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, tetapi apabila dilakukan berdasarkan UU dan untuk kebutuhan tertentu maka bisa dilakukan. Dalam hal ini, UU KPK tetap memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan. Namun menurut Laila hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang berdasar prinsip demokrasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Hasil penyadapan yang berada di luar konteks penyidikan tidak boleh dikeluarkan dan tidak perlu melakukan demoralisasi tersangka cukup hanya pada kasusnya. Selain itu membuka hasil penyadapan harus dilakukan di persidangan dan bukan oleh Jubir," terangnya.

Lebih lanjut Laila juga mendukung terkait wacana menjadikan karyawan KPK menjadi ASN. Hal tersebut menurutnya adalah hal yang wajar dan tidak akan mengurangi hak karyawan yang selama ini.

“Di Komnas HAM sebelum era saya pada tahun 2007 – 2012 adalah era ASNisasi. Seluruh karyawan Komnas HAM saat ini berubah menjadi ASN. Hal tersebut dampaknya berpengaruh utamanya pada loyalitas terhadap negara,” jelasnya.

Senada dengan proses yang terjadi di Komnas HAM, ASNisasi di KPK tidak akan memberikan pengaruh banyak. Bahkan harapannya mendorong loyalitas karyawan kepada negara salah satu faktornya karena KPK dibiayai oleh APBN.

“Isu lainnya karena saat ini gaji karyawan KPK memang jauh lebih tinggi dibandingkan ASN. Hal tersebut tidak perlu dikawatirkan sebenarnya KPK bisa meminta kepada Menkeu untuk membuat perlakukan khusus,” ucapnya

Laila menjelaskan hal tersebut sangatlah memungkinkan karena KPK memang lembaga extraordinary yang diciptakan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat kepada KPK sangatlah tinggi, ini terbukti dari beberapa survey bahwa KPK adalah lembaga yang cukup dipercaya masyarakat. Oleh karena itu KPK harus diperkuat dan dijaga marwahnya.

Selanjutnya Siti Noor Laila berharap agar tidak ada lagi gerakan massa yang rentan untuk ditunggangi

"Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan UU KPK yang baru menurut saya lebih baik ke MK untuk ajukan Judicial review. Gunakan argumen yang kuat supaya masyarakat bisa tahu apa alasannya pasal itu dirubah dan nanti akan ada adu argumen yang menarik dan mendidik, itu lebih baik daripada harus demo yang rentan ditunggangi," pungkasnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedewasaan sangatlah penting dan harus diutamakan, sebuah keputusan tidak akan mungkin menyenangkan semua pihak.

Ketika sudah menjadi sebuah keputusan setiap warga negara harus taat walaupun harus juga bersikap kritis, namun segala kritik alangkah indahnya jika disampaikan dengan damai, tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini