nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua MPR Dorong Pemerintah Mengatasi Kelompok yang Menolak Kebinekaan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 13 Oktober 2019 10:55 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 13 337 2116273 ketua-mpr-dorong-pemerintah-mengatasi-kelompok-yang-menolak-kebinekaan-HdiPsLf2Cd.jpg Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memprioritaskan upaya mengatasi kelompok atau komunitas masyarakat yang menolak kebinekaan Indonesia.

Rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas tersebut perlu diperbarui. Guna mendapat rumusan yang tepat, pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan.

Baca juga: Pimpinan MPR Bakal Bertemu SBY Bahas Amendemen UUD 1945 

"Rongrongan terhadap kebinekaan sudah demikian nyata, karena sejumlah komunitas terang-terangan menyatakan tidak lagi mencintai fakta keberagaman yang menjadi takdir bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Bamsoet –sapaan akrabnya– dalam keterangannya, Minggu (13/10/2019).

Bendera Indonesia. (Foto: Dok Okezone)

Dalam tahun-tahun terakhir ini kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintahan.

Baca juga: Megawati Bersyukur Pemilihan Ketua MPR Melalui Musyawarah Mufakat 

"Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan itu dengan mengerahkan pelaku teror. Kini teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini," jelasnya.

Bamsoet menerangkan, negara memang sudah menyikapi kecenderungan itu dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, terus menyerukan perlunya menjaga kerukunan serta budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

Baca juga: Ini Tugas Pimpinan MPR Periode 2019-2024 

Namun, kata dia, publik merasakan bahwa ragam program serta pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya.

Kompleks Parlemen Senayan. (Foto: Dok Okezone)

"Karena itu perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga. Selama ini dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif," tuturnya.

Baca juga: Gerindra Pastikan Amandemen UUD Tak Otak-atik Sistem Pemilihan Presiden 

"Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," pungkas Bamsoet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini