nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dana BOS Melimpah, Mengapa Sekolah Masih Gemar Lakukan Pungli?

Hambali, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2019 12:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 12 337 2116014 dana-bos-melimpah-mengapa-sekolah-masih-gemar-lakukan-pungli-P1R6HVnGHG.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

TANGERANG SELATAN - SMPN 4 Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), terus menuai sorotan. Sekolah itu diduga sempat menahan ijazah siswanya jika tak melunasi uang donasi serta pungutan-pungutan lainnya.

Setelah ramai pemberitaan, akhirnya pihak sekolah membatalkan ketentuan itu lalu memberikan semua ijazah bagi siswa yang lulus. Di antara pungutan yang harus dilunasi adalah uang donasi, besarannya variatif antara Rp1 juta, Rp3juta, Rp5juta, dan Rp7jutaan.

Sebenarnya, dugaan Pungutan liar (Pungli) di lingkungan sekolah bukan kali ini saja terungkap. Dari data yang dihimpun, hal serupa pernah terjadi pula di SDN Pondok Benda 02, Pamulang, pada tahun 2017 silam.

Ketika itu, ijazah siswa bernama Mirnaya (15) tertahan hingga 2 tahun lamanya karena belum membayar uang ujian akhir dan studi tur. Langkah Mirnaya melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya pun terhambat, padahal dia termasuk salah satu siswi berprestasi di sekolah.

 pungli

Bahkan kasus terbaru belum lama ini dialami guru honorer SDN Pondok Pucung 02 Pondok Aren, bernama Rumini. Dia sampai harus dipecat lantaran menguak Pungli di sekolah, meski dalam konteks yang berbeda.

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth), Jufry Nugroho, menjelaskan, jika persoalan penahanan ijazah merupakan hilir dari praktik Pungli di lingkungan sekolah yang tidak berkesudahan.

"Tentu hal ini harus diselesaikan. Namun sampai pada akhirnya terjadi lagi di SMPN 4. Harapannya adalah para stakeholder mengambil kebijakan untuk memutus mata rantai pungli ini," katanya kepada Okezone, Sabtu (12/10/2019).

Dia menduga kuat, jika sebenarnya praktik serupa diterapkan pula diberbagai sekolah lain. Hanya saja, sangat jarang wali murid ataupun siswa yang berani mengungkap atau melapor, karena bisa berimbas balik pada munculnya tekanan dari pihak sekolah.

"Dalam data kami belum ada yang melaporkan, namun saya berkeyakinan bahwa banyak di luar sana kejadian serupa seperti di SMPN 4. Namun tidak adanya perlindungan hukum, membuat masyarakat engan melapor, mereka berfikir justru nanti akan bernasib sama seperti kasus Rumini, di sudutkan dan di intimindasi," jelasnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, pemerintah pusat dan daerah telah menggelontorkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam angka cukup besar. Misalnya saja untuk SMPN 4 Tangsel, sekolah bertaraf internasional itu menerima lebih dari Rp1,6 miliar tiap tahun.

Jumlah itu merupakan gabungan dari BOSNas (nasional) sebesar Rp893 juta, dan BOSDa (daerah) sebesar Rp750 jutaan. Tertera pula dalam penganggarannya, jika dana BOS akan diperuntukkan bagi kebutuhan belanja langsung pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal kebutuhan sekolah.

Menurut Jufry, semua kebutuhan sekolah telah ditanggung oleh dana BOS. Sehingga tidak ada alasan, mengutip pungutan lagi kepada siswa-siswanya. Oleh karenanya, dia berharap agar semua sekolah negeri transparan terhadap penggunaan dana BOS.

"Ini fenomena, bahwa dugaan penyelewengan dana BOS masih saja terjadi. Sampai hari ini tidak ada sekolah yang terbuka soal penggunaan dana BOS. Justru karena tidak terbuka, maka akan cenderung mengarah pada praktek koruptif, karena akses untuk memperoleh data menjadi sulit. Jika hari ini dinas terkait terkesan abai, ya kami menduga ada lingkaran setan yang melibatkan banyak pihak," tandasnya.

Kasus dugaan Pungli di lingkungan SMPN 4 Pamulang, mulai berani disuarakan para wali murid. Mereka kesal lantaran hingga pada saat pengambilan ijazah, sempat dibebankan sejumlah uang pungutan yang harus dilunasi.

Beberapa wali murid mengungkap, jika sejak awal proses masuk SMPN 4 sudah disodorkan kesepakatan untuk membayar sejumlah uang yang disebut sebagai donasi. Pihak sekolah membantah, dikatakan jika donasi sifatnya sukarela berdasarkan kemampuan wali murid.

Tak cukup di situ, Pungli kembali diterapkan kepada siswa-siswi SMPN 4 manakala kegiatan sekolah telah berjalan. Di antara yang dikutip adalah, uang kesejahteraan Rp300 ribu, uang perpustakaan Rp50 ribu perbulan, uang komputer Rp50 ribu perbulan, dan uang kas Rp5 ribu yang ditarik perminggu.

"Sehingga hal yang sangat privasi dimana tidak untuk komsumsi publik dipertontonkan, di luar itu masih banyak yang perlu diperbaiki di KPK secara kelembagaan," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini