nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pungli pun Menyasar Sekolah, Modusnya Penahanan Ijazah

Hambali, Jurnalis · Sabtu 12 Oktober 2019 11:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 12 337 2115964 pungli-pun-menyasar-sekolah-modusnya-penahanan-ijazah-SsLDzAowrH.jpg Foto: Okezone/Hambali

TANGERANG SELATAN - Kasus dugaan Pungutan liar (Pungli) di dunia pendidikan kembali mencuat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sejumlah wali murid membeberkan praktik yang telah sekian lama berlangsung di lingkungan SMPN 4, Pamulang.

Diakui para wali murid, jika sejak awal sebenarnya mereka tak berani mengungkap praktik Pungli di sekolah. Namun sejak diberlakukan ketentuan administratif saat pengambilan ijazah, wali murid pun geram dan serempak menentang.

Ketentuan administratif yang dimaksud adalah, semua siswa diharuskan melunasi semua pungutan-pungutan di sekolah sebagai syarat mengambil ijazah kelulusan. Pungutan itu disebut uang donasi yang kisarannya bermacam-macam, dari mulai Rp1 juta, Rp5 juta, hingga Rp7juta.

Para wali murid sebelumnya berencana untuk mendemo pihak sekolah, namun hal itu urung dilakukan. Mereka pun lantas medatangi bagian Tata Usaha (TU) guna memprotes langsung penahanan ijazah, bagi siswa yang belum melunasi pungutan.

Ilustrasi

Belakangan setelah isu itu ramai diketahui publik, pihak sekolah menganulir ketentuan administratif dan menyerahkan ijazah tanpa pelunasan uang donasi maupun pungutan-pungutan lainnya.

Namun, upaya pihak sekolah menyerahkan ijazah tanpa syarat itu tak membuat wali murid bungkam. Kebanyakan mereka justru terlanjur mengungkap praktik-praktik Pungli di SMPN 4.

Modusnya, pihak sekolah menyebut dengan istilah uang sukarela melalui kesepakatan komite. Pungutan itu nantinya akan digunakan dalam membantu pembiayaan kebutuhan dan perlengkapan sekolah.

Lipsus Pungli

"Itu yang pertama uang donasi, lalu ada lagi pungutan seperti uang komputer, uang perpustakaan, uang kesejahteraan, uang kas, sampai alat-alat kebersihan kelas itu harus ditanggung siswa," terang salah satu wali murid berinisial T, Kamis (10/10/2019).

Diceritakan dia, saat anaknya lolos seleksi masuk SMPN 4 beberapa tahun lalu. Pihak sekolah lantas memanggil wali murid dan menanyakan soal uang donasi. Karena nilainya tak sedikit, maka para wali murid dapat mencicil dengan mengangsur tiap bulan hingga menjelang kelulusan.

"Kita mau ngasih satu juta, kita takut anak kita enggak diterima nantinya. Saya waktu itu ngasih lima juta, standar segitu yang lain," terangnya.

Setelah menjalani aktifitas belajar-mengajar, Pungli kembali menyasar para siswa. Kali ini rinciannya adalah, uang kesejahteraan Rp300 ribu perbulan, uang komputer Rp50 ribu per bulan, uang perpustakaan Rp50 ribu per bulan, dan uang kas Rp5 ribu per minggu.

Pungutan itu tertera dalam buku berwarna biru dengan logo komite sekolah berjudul "Sumbangan Peningkatan Mutu". Padahal banyak wali murid merasa tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di dalamnya.

"Kita nggak dilibatkan, tiba-tiba muncul kesepakatan di komite, bayar ini bayar itu. Kita menurut saja, nggak berani menentang karena khawatir anak-anak kita malah kena resikonya," ucap wali murid SMPN 4 lainnya.

Tanda Bukti Pungli SMPN 4 Tangsel

Pihak sekolah sempat menyangkal seluruh tuduhan Pungli sebagaimana dibeberkan wali murid. Namun setelah ditunjukkan beberapa bukti, barulah dijelaskan jika pungutan-pungutan itu ditarik lantaran tak mencukupinya dana BOSNas dan BOSDa.

"Dana BOS-BOSDa nggak cukup," kata Aris Munandar, Humas SMPN 4

Alasan yang dikemukakan pihak sekolah itu tak berdasar, sebab, SMPN 4 merupakan salah satu sekolah yang menerima gelontoran dana BOS cukup besar. Dijelaskan untuk tahun 2019 saja, sekolah menerima Rp750.120.000 dari BOSDa, lalu menerima pula dari BOSNas, sebesar Rp893 juta.

"Jadi ini diduga, pihak sekolah berlindung dibalik komite. Padahal kalau dilihat, nilai dana BOS yang diterima sangat besar tiap tahunnya," kata Jufry Nugroho, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth).

Jika ditotal, maka SMPN 4 menerima lebih dari Rp1,6 miliar tiap tahunnya dari dana BOS. Sesuai perencanaan, maka dana itu akan digunakan untuk belanja langsung pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal kebutuhan sekolah.

Sebut saja misalnya, pengadaan komputer dan PC di sekolah tahun 2019. Semua itu sebenarnya telah masuk dalam penganggaran BOS, di mana tertera ada pengadaan 2 unit Computer Processing Unit (CPU) Server total senilai Rp28 jutaan. Lalu tercantum pula anggaran bagi pengadaan 10 unit komputer PC desktop total senilai Rp84,6 jutaan.

Sayangnya, keberanian wali murid mengungkap Pungli di SMPN 4 tak direspon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun Wali Kota Airin Rachmi Diany. Saat dikonfirmasi hal itu, baik kepala dinas atau Wali Kota sama-sama enggan berkomentar.

"Ini jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Tangsel. Belum lama ada kasus guru honorer Rumini yang dipecat karena mengungkap Pungli, kasusnya mengambang tanpa penuntasan. Sekarang di SMPN 4, tak ada reaksi dari dinas atau wali kota," imbuh Jufri.

"Harusnya hal ini ditindaklanjuti, panggil kepala sekolah lalu periksa, cek juga keterangan wali murid, komite, hasilnya dijelaskan ke publik. Sebenarnya semua bisa dilakukan, kalau memang ada komitmen memberantas pungli itu," tukasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini