nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang secara Total

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2019 20:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 11 337 2115887 dpr-ruu-kuhp-harus-dibahas-ulang-secara-total-mJ0EeCjno4.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai pro dan kontra dari sejumlah elemen. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mendesak agar RUU KUHP dibahas ulang atau direview secara total.

"Setelah mempelajari dan mengkaji, kita minta dibahas ulang secara keseluruhan dari RKUHP," tegas Taufik kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

 Baca juga: Penundaan Pengesahan RKUHP Dinilai Tepat

Kata dia, ada beberapa problem mendasar dari RUU KUHP, sehingga patut untuk dibahas ulang secara menyeluruh, seperti soal ketegasan asas legalitas.

"Dalam teori hukum, asas hukum pidana adalah asas legalitas. Asas dimana tidak ada hukum pidana, kalau belum ada aturan yang mengaturnya," sambung pria yang terpilih menjadi anggota dewan di DPR RI ini.

Namun, kata dia, di Pasal 2 dalam RKUHP membuat ruang hukum lain yakni hukum lokal dan hukum adat. Karena ada tafsir hukum lain, akhirnya menimbulkan multi tafsir dari implemenntasi dari pasal-pasal yang ada.

 Baca juga: RKUHP Sudah Lewati Pembahasan Akademik Selama 40 Tahun

"Sedangkan dalam hukum pidana harus tungggal. Harus clear dan jelas, tidak boleh ada ruang debat," bebernya.

Dan yang kedua, kata dia, semangat untuk menjadikan hukum pidana menjadi solusi dari semua hal. Istilahnya satu obat untuk mengobati semuanya.

"Padahal tidak semua diselesaikan dengan pidana. Ada ruang penyelesaian problem tidak melulu pidana. Bisa melalui pedata atau administrasi," tegasnya.

Lalu ketiga, ada potensi kriminalisasi yang berlebihan, seperti kasus kecil yang seharusnya tidak jadi delik pidana, jadi delik pidana, yang akhirnya semangat untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum baru. Tetapi justru hukum yang baru lebih kolonial dari hukum kolonial.

"Bisa mengarah ke hukum melakonial. Dimana negara menjadi sangat mengerikan. Orang menjadi takut negara yang bisa menjadikan kewenangannya untuk mengatur masyarakatnya dengan cara tangan hukum pidana. Itu yang kita harapkan agar bisa bahas dan menyisir lagi hal-hal mana saja yang menurut kita patut sisir," sambungnya.

Kata Taufik, yang membedakan kasus hukum masuk dalam hukum pidana dan perdata adalah mans rea. Kalau tidak ada unsur mans rea bisa masuk ke ranah yang lain. Bisa masuk perdata, administrasi atau bisa masuk soal sosial.

Untuk memuluskan niat mereview RKUHP ini, Partai Nasdem akan melakukan komunikasi dengan partai lain.

"Lobby tetap dilakukan. Fraksi Nasdem akan melakukan lobby. Lalu, menyusun argumentasi agar Fraksi lain bisa mempunyai pandangan yang sama soal RKUHP," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini